Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wakili Prabowo di Deklarasi Kemerdekaan Pers, Rosan Singgung Banyaknya Hoaks

Kompas.com - 10/02/2024, 22:39 WIB
Tatang Guritno,
Teuku Muhammad Valdy Arief

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com- Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani menuding banyak institusi pers yang menyampaikan berita bohong.

Ia menyatakan, langkah itu tidak bisa dibiarkan karena bakal merugikan masyarakat.

“Pada saat sekarang banyak sekali berita-berita yang salah dan tidak benar, hoaks,” ucap Rosan dalam acara “Deklarasi Kemerdekaan Pers” di kantor Dewan Pers, Gambir, Jakarta, Sabtu (10/2/2024).

Baca juga: Hadiri Deklarasi Kemerdekaan Pers meski Jadwal Padat, Anies: Pers itu Penting

Rosan menuturkan, insan pers harus menjaga independensinya karena dapat memunculkan penilaian yang negatif.

Ia menekankan, kebebasan pers punya konsekuensi untuk memberitakan kebenaran.

“Kebebasan pers ini harus kita jalankan dengan mempunyai tanggung jawab, karena di saat bersamaan, kita juga harus memberikan edukasi publik dengan memberikan informasi yang baik dan benar,” papar dia.

Dalam kesempatan itu, Rosan hadir untuk menggantikan calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto.

Ia tidak membeberkan alasan ketidakhadiran mantan Danjen Kopassus itu.

Baca juga: Anies Ingin Benahi Ekosistem Media Massa, Singgung Gaji Wartawan

Namun, Rosan menekankan Prabowo sangat berkomitmen untuk menjaga kebebasan pers.

“Kita selalu menjunjung tinggi persatuan, kesatuan, dan memberikan arah positif, transparansi keterbukaan, tentunya kita terus berkolaborasi untuk Indonesia,” imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com