Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo: Yang Mau Jadi Menteri Saya, Harus Setuju Program Makan Gratis untuk Anak

Kompas.com - 10/02/2024, 16:07 WIB
Vitorio Mantalean,
Nursita Sari

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto menyatakan, siapa pun yang ingin menjadi menteri di kabinetnya jika ia menang Pilpres 2024 harus setuju program makan siang gratis untuk anak-anak yang ia canangkan.

"Siapa yang mau masuk kabinet, siapa yang mau menjadi menteri saya, harus setuju anak-anak harus diberi makan siang," kata Prabowo dalam kampanye akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Sabtu (10/2/2024).

"Kalau kau tidak setuju, enggak usah gabung di kabinet Prabowo Subianto," ia menambahkan.

Baca juga: Prabowo: Yang Bilang Makan Gratis untuk Anak-Anak Tak Penting, Bukan Orang yang Cinta Tanah Air

Ia menyebutkan, semua pendukungnya sudah mengerti bahwa ia dan cawapres pendampingnya, Gibran Rakabuming Raka, berjuang memberi makan siang gratis untuk anak-anak.

Prabowo menyebut orang-orang yang tidak setuju dengan program tersebut "tidak waras", "kebangetan", "bukan orang yang cinta Tanah Air", dan "semestinya belajar lagi".

"Mau enggak kalian anak-anakmu kuat pintar dan cerdas? Mau atau tidak?" tanya dia.

"Saya tidak ragu-ragu. Prabowo-Gibran tidak ragu-ragu, kami akan memberi makan siang untuk anak-anak Indonesia," seru Prabowo.

Baca juga: Ada Sosok Mirip Jokowi di Kampanye Akbar Prabowo-Gibran di GBK

Sebelumnya, Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Burhanuddin Abdullah, menyebut akan ada 82,9 juta warga yang menerima makan siang dan susu gratis.

“Anak-anak SD, SMP, SMA ada 44 juta. Anak balita 30 juta, ditambah di pesantren 5 juta, ditambah ibu hamil 3 juta, jadi 82,9 juta. 82,9 juta ini kami coba pikirkan untuk diberikan makan siang dan susu gratis,” kata Burhanuddin.

Burhanuddin memprediksi, dengan jumlah tersebut, biaya yang dibutuhkan senilai Rp 1 triliun per hari.

Itu artinya, per hari, ongkos makan gratis yang diberikan untuk anak-anak hanya sebesar Rp 12.062.

“Jadi setahun itu (kira-kira) Rp 300 triliun,” ujar dia.

Untuk menjalankan program tersebut, lanjut Burhanuddin, dibutuhkan 45.000 dapur yang harus dibangun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com