Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Minta Maaf ke Warga Jakarta karena Bikin Macet, Gelar Kampanye Akbar ke GBK

Kompas.com - 10/02/2024, 15:30 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto meminta maaf kepada warga DKI Jakarta karena telah membuat Jakarta macet pada Sabtu (10/2/2024) hari ini.

Diketahui, calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2, Prabowo-Gibran memang menggelar kampanye akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SU GBK), Senayan, Jakarta, Sabtu.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, bus dan motor yang mengangkut pendukung terparkir di sekitar GBK, sehingga membuat kemacetan parah.

"Saudara-saudara, saya juga mohon maaf kepada rakyat Jakarta, yang telah mengalami kemacetan karena yang hadir lebih dari yang kita perkirakan," ujar Prabowo.

Baca juga: Kampanye Akbar Terakhir, Prabowo: Ya Allah, Kuatkan Kami Terima Amanat dari Rakyat

Prabowo mengungkapkan, pihaknya mengira hanya 200.000 orang yang akan datang ke GBK.

Ternyata, menurut Prabowo, yang datang ke kampanye akbar terakhir Prabowo-Gibran sekitar 600 ribu orang.

"Kita perkirakan yang datang 200.000, tapi laporan mendekati 600.000 yang hadir," kata Prabowo.

Sebagaimana diberitakan, sejumlah pendukung yang hadir di GBK sempat pingsan karena berdesak-desakan.

Bahkan, proses evakuasi pendukung yang pengsan sempat dilakukan di hadapan Prabowo yang sedang berorasi.

Oleh karenanya, Prabowo meminta pendukung yang merasa lelah untuk keluar dari stadion.

"Yang sudah kecapean, kepanasan, pelan-pelan bisa minggir istirahat di luar. Banyak yang di luar ingin masuk, gantian, gantian," kata Prabowo.

Baca juga: Desak-desakan di Kampanye Akbar GBK, Sejumlah Pendukung Prabowo-Gibran Pingsan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com