Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Ingatkan Jokowi Sadar Diri dan Tak Terlena Orang di Sekelilingnya

Kompas.com - 10/02/2024, 06:00 WIB
Achmad Nasrudin Yahya

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Hubungan PDI Perjuangan (PDI-P) dengan Presiden Joko Widodo hingga kini masih tak harmonis.

Hubungan keduanya renggang semenjak putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 pendamping Prabowo Subianto.

Meski demikian, PDI-P tetap mengingatkan Jokowi supaya sadar diri dengan kekuasaannya saat ini.

Ketua Bidang Kehormatan PDI-P Komarudin Watubun mengatakan bahwa Jokowi harus segera sadar diri suapaya tak terlena dengan berbagai pihak yang ada di sekelilingnya.

Terutama, pihak-pihak yang saat ini duduk di Koalisi Indonesia Maju (KIM) serta mendukung Prabowo-Gibran.

"Ini hati-hati, pertanyaannya apakah koalisi besar tadi itu semua kompak ikhlas lahir batin untuk kawal Jokowi?" ucap Komarudin dalam program Gaspol! yang tayang di YouTube Kompas.com, Kamis (8/2/2024).

Ia juga mengingatkan Jokowi bahwa ada batas dalam kekuasaan.

Baca juga: Cerita Megawati Tinggal di Istana Presiden, Sebut Kekuasaan Sangat Membius

Komarudin pun menyinggung proses turunnya Presiden ke-2 RI Soeharto pada tahun 1998.

Kala itu, orang dekat Soeharto, Harmoko, yang menjabat sebagai pimpinan DPR/MPR sempat menyatakan bahwa masyarakat masih menginginkan Soeharto untuk memimpin pemerintahan.

"Pak Harmoko (mengatakan), 'Bapak masih dikehendaki oleh rakyat Indonesia', jadi waktu sidang umum (MPR) dia semangat pukul palu sampai palu terlepas dari tangkai," tutur dia.

Namun, Komarudin menekankan, saat gelombang demonstrasi mahasiswa semakin besar sampai memasuki dan menduduki gedung DPR RI, sikap Harmoko pada Soeharto berubah.

"Berapa waktu kemudian mahasiswa duduki DPR, dia (Harmoko) datang minta Pak Harto untuk mundur," sebutnya.

Khawatir Jokowi dikecewakan

Anggota Komisi II DPR RI ini pun mengaku khawatir Jokowi akan kecewa dengan banyak pihak yang saat ini selalu berada di sekitar dan memuji-mujinya.

"Pak Jokowi orang yang saya pernah berjuang sama-sama. Jelek-jelek begini pernah jual mobil untuk perjuangkan dia untuk jadi Gubernur DKI Jakarta," katanya.

"Di tangan saya ini ikut tanda tangan rekomendasi dia jadi Gubernur DKI Jakarta. Waktu itu Pak Taufik (Kiemas) tidak mau. Ini saya masih harap sekali dia jangan terlalu percaya orang-orang ini. Saya khawatir, dia besok kecewa,” papar Komarudin.

Baca juga: Ahok Ragu Kubu 01 dan 03 Bisa Bersatu, Timnas Anies-Muhaimin: Elite PDI-P Bukan Ahok

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com