Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Ungkap Alasan Ganjar Kutip Pernyataan Jokowi soal Pelanggaran HAM

Kompas.com - 09/02/2024, 07:36 WIB
Tatang Guritno,
Ihsanuddin

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Kehormatan PDI-P Komarudin Watubun mengungkapkan alasan calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo pada debat capres tahun 2019 lalu.

Ganjar mengutip pernyataan Jokowi yang meminta agar masyarakat tak memilih pemimpin yang memiliki potongan otoriter dan catatan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Pernyataan Jokowi itu dikutip Ganjar dalam statement penutupnya di debat capres terakhir yang berlangsung Minggu (4/2/2024).

“Ya Pak Ganjar ini kan kemarin timnya Jokowi, termasuk kita-kita semua ini lah, di pilpres kemarin semua ada kan, di belakang Pak Jokowi, mendukung Pak Jokowi. Jadi, saya kira kalau kemudian Pak Ganjar ingatkan itu penting, karena bagaimana pun Pak Jokowi sampai hari ini dia adalah Presiden Republik Indonesia,” tutur Komarudin pada program Gaspol! yang tayang di YouTube Kompas.com, Kamis (8/2/2024).

Baca juga: Ingin Jokowi Waspadai Pihak di Sekelilingnya, PDI-P: Jangan Terlalu Percaya, Bisa Kecewa

“Jadi mengingatkan kembali, ‘Ini loh yang Bapak katakan kemarin jangan Bapak lupa,’ Karena apa? Tugas pemimpin itu harus pastikan satu kata dengan perbuatan, jadi apa yang dikatakan kemarin harus jadi teladan dan contoh jadi generasi-generasi muda kita,” sambung dia.

Menurut dia, Jokowi saat ini kerap menunjukkan pada publik bahwa ia berpihak pada capres nomor urut 2 Prabowo Subianto.

Salah satu ukurannya, lanjut Komarudin, respons Jokowi yang mengatakan bahwa debat capres terlalu menyerang persoalan pribadi ketika dalam salah satu debat capres, program food estate atau lumbung pangan dan lahan kepemilikan Prabowo dibahas.

“Padahal dulu Pak Jokowi pakai itu, waktu perdebatan (statemen itu dipakai) tapi sekarang (bagaimana)? Pak Ganjar wajar kalau mengingatkan itu. Karena kemarin kita ini kan sama-sama Pak Jokowi berjuang dan Pak Jokowi waktu itu bahwa rakyat tidak boleh pilih Pak Prabowo karena ini, ini, ini,” tutur dia.

Baca juga: Tiga Rektor Mengaku Diminta Bikin Video Apresiasi Jokowi, Pengamat: Semua Instrumen Digunakan Penguasa

Terakhir, ia mengaku sulit menerima sikap politik Jokowi saat ini yang dinilainya lebih condong mendukung capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Padahal, karier politik Jokowi sejak menjabat sebagai Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga menjadi Presiden RI tak lepas dari peran besar PDI-P.

“Meskipun (Jokowi dulu) tidak menyuruh langsung, tapi kan (Jokowi) menyampaikan ini kan masalah-masalahnya Pak Prabowo. Tapi, aneh bin ajaib sekarang dia gabung ke sana lalu menyerang kembali kita yang kemarin berdarah-berdarah berjuang untuk dia,” imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com