Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kompolnas Klarifikasi Polri soal Minta Rektor Buat Video Testimoni, Harap Polisi di Lapangan Diawasi

Kompas.com - 07/02/2024, 14:39 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti mengatakan, pihaknya tengah melakukan klarifikasi kepada Polri terkait polisi di Jawa Tengah (Jateng) yang meminta rektor-rektor di universitas di wilayah tersebut untuk membuat video testimoni soal kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Diketahu, Polda Jateng mengaku mereka menelepon rektor-rektor dalam rangka cooling system.

"Terkait dengan dugaan ada permintaan kepada rektor-rektor untuk membuat testimoni sebagai upaya cooling system, ini sedang kami klarifikasi," ujar Poengky saat dimintai konfirmasi, Rabu (7/2/2024).

Poengky menjelaskan bahwa cooling system biasa dilakukan polisi menjelang pemilihan umum (pemilu) atau pemilihan kepala daerah (pilkada).

Baca juga: Mahfud Ungkap Ada Operasi Tekan Rektor, TPN: Kalau Betul, Itu Pelanggaran

Dia menyebut bahwa upaya polisi itu dilakukan agar masyarakat tetap bijak dan tidak terpengaruh berita-berita hoaks yang bisa menimbulkan konflik sosial.

Namun, dalam kasus ini, Poengky khawatir jika upaya polisi yang menelepon rektor disalahartikan di lapangan.

"Sehingga berdampak pada dugaan ada intervensi dari pihak kepolisian. Ketika ada pernyataan sikap dari kampus-kampus yang mengkritisi Presiden Joko Widodo, Presiden sendiri menyatakan bahwa itu bagian dari demokrasi," katanya.

"Memang benar bahwa pernyataan sikap kritis kampus itu bagian dari kebebasan berekspresi sekaligus bagian dari tugas perguruan tinggi untuk melakukan kritik dan koreksi, sehingga harus dihormati oleh semua pihak," ujar Poengky lagi.

Baca juga: Sebut Ada Operasi Menekan Rektor, Mahfud: Mereka Diminta Menyatakan Presiden Jokowi dan Pemilu Baik

Oleh karena itu, Poengky meminta pimpinan Polri mengawasi anggotanya di lapangan.

Dia berharap, jika betul polisi melakukan cooling system, jangan sampai malah dianggap sebaliknya oleh masyarakat.

"Pimpinan perlu memastikan agar aparat kepolisian di lapangan berhati-hati dalam bertindak. Jangan sampai upaya cooling system yang baik justru dianggap sebaliknya," katanya.

Pembelaan Polda Jateng

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Jateng Kombes Stefanus Satake Bayu buka suara soal permintaan video testimoni kepada sejumlah rektor di Jawa Tengah. Tak terkecuali, Rektor Universitas Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang.

Satake menegaskan bahwa permintaan video itu merupakan upaya program cooling system dari para tokoh dan akademisi untuk mengampanyekan pemilu damai dan menjaga kondusivitas menjelang hari pencoblosan pemilu serentak.

"Jadi pada satu sisi bahwa tujuannya dalam rangka pemilu ini tadi disampaikan melaksanakan kegiatan cooling system kepada beberapa tokoh baik agama, masyarakat, orang-orang yang punya kompeten untuk bisa membantu menjaga situasi kamtibmas bisa berjalan aman lancar dan tertib," ujar Satake, Selasa (6/2/2024).

Baca juga: Polisi Minta Rektor Buat Video Testimoni, Polda Jateng: Pesan untuk Cooling System

Menurut dia, video ajakan pemilu damai dari para tokoh ini dapat berjalan efektif dan diterima masyarakat dengan baik.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com