Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Janji Angkat 700.000 Guru Honorer Jadi PPPK dan Beri Beasiswa bagi Anak Pendidik

Kompas.com - 04/02/2024, 20:58 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berjanji akan mengangkat 700.000 guru honorer menjadi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bila ia terpilih sebagai presiden.

Menurut Anies banyaknya guru honorer yang belum diangkat menjadi guru PPPK serta 1,6 juta guru yang belum tersertifikasi adalah masalah bagi kesejahteraan para guru.

"Jadi program yang menurut saya harus dikerjakan, kita akan rencana kerjakan adalah percepatan sertifikasi guru, pengangkatan 700.000 guru honorer menjadi guru P3K," kata Anies dalam debat kelima Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Minggu (4/2/2024).

Baca juga: Anies Sebut Industri Ponsel Lokal Bisa Digenjot Swasta-BUMN, Pemerintah Tetap Jadi Regulator

Selain itu, Anies juga berjanji untuk memberikan beasiswa bagi anak-anak guru, dosen, dan tenaga pendidikan.

"Jangan sampai mereka mendidik pun lebih ratusan anak tapi anaknya tidak pernah bisa menyelesaikan pendidikan sampai tuntas," kata dia.

Mantan menteri pendidikan dan kebudayaan ini juga menilai perlu ada penghargaan dan tunjangan berbasis kinerja kepada dosen dan peneliti serta mengurangi beban administrasi para dosen.


Baca juga: Anies Sebut Beban Administrasi Dosen Sangat Besar Jadi Harus Dikurangi

"Yang tidak kalah penting adalah mengurangi beban administrasi, dosen beban administrasinya luar biasa besar. Dosen itu mengajar, meneliti, melakukan pengabdian masyarakat, tapi jangan diberikan beban administrasi yang terlalu besar," ujar Anies.

Mantan gubernur DKI Jakarta ini berpandangan, guru dan dosen selaku pendidik adalah kunci untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Oleh sebab itu, pemerintah harus bertanggung jawab atas kesejahteraan para pendidik agar mereka dapat berkonsentrasi mendidik anak-anak Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com