Anies Sebut Industri Ponsel Lokal Bisa Digenjot Swasta-BUMN, Pemerintah Tetap Jadi Regulator

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan mengatakan, pengembangan dan pembangunan industri perangkat telekomunikasi seluler dalam negeri mesti diserahkan kepada swasta dan badan usaha milik negara (BUMN), dan pemerintah berperan menjadi wasit atau regulator.

Hal itu disampaikan Anies dalam debat kelima Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Minggu (4/2/2024).

Menurut Anies, dalam hal praktik industri telekomunikasi maka pendekatan yang harus dilakukan pemerintah adalah kerja sama atau kolaborasi.

Baca juga: Anies: Lebih dari 15 Juta Orang Jadi Korban Kekerasan Seksual, Ini Problem

"Negara adalah regulator. Negara memberikan ekosistem yang sehat. Panggil pelaku yang selama ini terlibat, baik swasta maupun BUMN," kata Anies.

Menurut Anies, pemerintah sebagai regulator harus mendengarkan permintaan dari para pelaku industri perangkat telekomunikasi buat pengembangan dan peningkatan kualitas.

Baca juga: Sindir Politisasi Bansos, Anies: Bukan Memberikan Bansos untuk Kepentingan yang Memberi

"Sampaikan ada kebutuhan membangun pabrik telepon seluluer. Tanya apa yang dibutuhkan dari negara. Yang dibutuhkan apakah perizinan, apakah dana, apakah keleluasaan pajak. Semua yang dibutuhkan diberikan, tapi pelakunya tetap swasta dan BUMN," ucap Anies.

Baca juga: Anies: Misi Kami Tegas, Bangsa yang Sehat, Cerdas, Sejahtera, Berbudaya, dan Bersatu

"Jadi fungsi kita ketika bicara membangun bukan negara yang membangun, tapi memberikan kepada BUMN dan swasta dan yang sudah bergerak di situ, siapkan infrastrukturnya, kemudian beri target waktunya, lalu eksekusi, tunggu peresmiannya," sambung Anies.