Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Didukung Komunitas Difabel, Ganjar Janji Akan Ajak Diskusi untuk Buat Kebijakan

Kompas.com - 04/02/2024, 16:31 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah massa dari Komunitas Disabilitas Tunarungu Indonesia (KDTI) mendeklarasikan dukungan kepada capres dan cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Momen dukungan itu digelar dalam acara "Temu Kangen Disabilitas Bersama Pak Ganjar" di Pos Bloc, Jakarta, Minggu (4/2/2024) dengan dihadiri Ganjar secara virtual. Di lokasi, hadir langsung Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid.

Secara virtual, Ganjar mengaku akan mengajak para kaum difabel untuk berdiskusi bersama dalam membuat kebijakan.

Baca juga: TPN Ganjar-Mahfud dan Timnas Amin Beri Bantuan Hukum untuk Butet Kartarajasa

"Mudah-mudahan rumusan-rumusan berikutnya kita akan duduk bersama, kita akan diskusi bersama, agar kita bisa merumuskan yang terbaik untuk kawan-kawan penyandang disabilitas," kata Ganjar dalam layar di lokasi acara.

Ganjar pun meminta maaf karena tidak sempat hadir secara langsung.

Dia mengaku sedang mempersiapkan debat dan menerima sejumlah tamu pada siang hari ini.

"Saya senang sekali tadi mendapat kiriman buku dari kelompok tunanetra yang menyampaikam pesan-pesan untuk teman-teman penyandang disabilitas," ucap Ganjar.

Baca juga: Jelang Debat, TPN: Tak Ada Persiapan Khusus, soal Inklusi Sudah Ada di Hati Ganjar

Ganjar pun mengatakan akan menegakan kesetaraan atau inklusifitas kepada teman-teman penyandang disabilitas.

Kemudian, ia juga berjanji semakin membuka aksesibilitas agar teman difabel mempunyai hak yang sama dengan warga yang lainnya.

"Tentu yang ketiga adalah apa yang menjadi insentif atau perlu bantuan untuk diberikan agar mereka juga akan bisa bergerak bersama, makin mandiri dan makin berdaya," tutur dia.

Sementara itu, Arsjad menyebut di Indonesia ada sekitar 23 juta masyarakat atau 8,5 persen warga difabel.

Arsjad menjanjikan, Ganjar-Mahfud akan berjuang agar teman-teman difabel bisa mendapatkan hak yang diperjuangkannya.

"Tidak kurang dari masyarakat pada umumnya. Harus bisa sekolah dengan nyaman, harus bisa kerja dengan aman, harus bisa terjamin kesejahteraannya," imbuh dia.

Dia lantas menceritakan rekam jejak Ganjar mengakomodir kaum difabel selama menjabat menjadi Gubernur Jawa Tengah.

Salah satunya Ganjar menerbitkan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Baca juga: Elektabilitas Anies, Prabowo, dan Ganjar Sebelum Debat Kelima

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com