Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ganjar: Kami Tidak Akan Tinggalkan Rakyat, Tuan Kami adalah Rakyat

Kompas.com - 03/02/2024, 20:25 WIB
Ardito Ramadhan,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berjanji tidak akan meninggalkan rakyat dan menempatkan rakyat sebagai tuan apabila terpilih menjadi presiden.

Ganjar mengatakan, salah satu aspirasi yang paling banyak ia terima saat berkampanye keliling Indonesia adalah agar ia tidak meninggalkan rakyat.

"Insya Allah Ganjar dan Mahfud akan bersama rakyat, kita kerahkan seluruh kekuatan daya yang kami miliki agar kemudian nasib mereka lebih baik," kata Ganjar saat berkampanye di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (3/2/2024).

"Kami tidak akan tinggalkan rakyat. Kami akan selalu bersama rakyat dan inilah kenapa saya katakan tuan kami adalah rakyat," imbuh dia.

Baca juga: Ganjar: Kita Tidak Mau Rakyat Diperlakukan Seperti Ayam, Disiksa lalu Dikunci Perutnya dengan Gula-gula

Ganjar menuturkan, ia dan calon wakil presiden Mahfud MD sudah menyambangi 315 titik selama berkeliling Indonesia.

Ia mengaku mendapatkan banyak keluhan dari publik, mulai dari harga beras yang tak terjangkau, kesulitan mendapat pekerjaan, hingga akses yang tidak setara bagi penyandang disabilitas dan perempuan.

"Kami tidur di rumah warga, kami masuk ke pasar-pasar, kami ngobrol dengan mereka," ujar politikus PDI-P tersebut.

Baca juga: Puji Ahok yang Mundur dari Komut Pertamina, Ganjar: Itu Sebuah Etika

Ganjar mengaku dapat merasakan kecemasan dari rakyat yang ia temui selama perjalanan kampanye.

Menurut dia, Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 menjadi momentum bagi rakyat untuk mengubah nasib mereka agar lebih baik.

"Kami melihat kita sedang tidak baik-baik saja, kecemasan di masyarakat muncul mereka berharap pemilu kali ini mereka inginkan nasib mereka jauh lebih baik. Mereka berharap nasibnya lebih baik dan inilah yang kita harapkan," kata Ganjar.

Baca juga: Singgung Rezim Soeharto, Mahfud MD: Sekuat Apa Pun Kalau Lawan Rakyat, Jatuh

Untuk itu, ia memperingatkan agar aparat tidak ikut campur mempengaruhi rakyat dalam menentukan pilihan pada Pilpres 2024.

"Mari kita mengikuti seluruh proses politik ini dengan baik, biarkan rakyat menentukan sendiri dengan kebebasannya," ujar mantan gubernur Jawa Tengah itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com