Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Didukung Komunitas Difabel, Ganjar Janji Akan Ajak Diskusi untuk Buat Kebijakan

Kompas.com - 04/02/2024, 16:31 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah massa dari Komunitas Disabilitas Tunarungu Indonesia (KDTI) mendeklarasikan dukungan kepada capres dan cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Momen dukungan itu digelar dalam acara "Temu Kangen Disabilitas Bersama Pak Ganjar" di Pos Bloc, Jakarta, Minggu (4/2/2024) dengan dihadiri Ganjar secara virtual. Di lokasi, hadir langsung Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid.

Secara virtual, Ganjar mengaku akan mengajak para kaum difabel untuk berdiskusi bersama dalam membuat kebijakan.

Baca juga: TPN Ganjar-Mahfud dan Timnas Amin Beri Bantuan Hukum untuk Butet Kartarajasa

"Mudah-mudahan rumusan-rumusan berikutnya kita akan duduk bersama, kita akan diskusi bersama, agar kita bisa merumuskan yang terbaik untuk kawan-kawan penyandang disabilitas," kata Ganjar dalam layar di lokasi acara.

Ganjar pun meminta maaf karena tidak sempat hadir secara langsung.

Dia mengaku sedang mempersiapkan debat dan menerima sejumlah tamu pada siang hari ini.

"Saya senang sekali tadi mendapat kiriman buku dari kelompok tunanetra yang menyampaikam pesan-pesan untuk teman-teman penyandang disabilitas," ucap Ganjar.

Baca juga: Jelang Debat, TPN: Tak Ada Persiapan Khusus, soal Inklusi Sudah Ada di Hati Ganjar

Ganjar pun mengatakan akan menegakan kesetaraan atau inklusifitas kepada teman-teman penyandang disabilitas.

Kemudian, ia juga berjanji semakin membuka aksesibilitas agar teman difabel mempunyai hak yang sama dengan warga yang lainnya.

"Tentu yang ketiga adalah apa yang menjadi insentif atau perlu bantuan untuk diberikan agar mereka juga akan bisa bergerak bersama, makin mandiri dan makin berdaya," tutur dia.

Sementara itu, Arsjad menyebut di Indonesia ada sekitar 23 juta masyarakat atau 8,5 persen warga difabel.

Arsjad menjanjikan, Ganjar-Mahfud akan berjuang agar teman-teman difabel bisa mendapatkan hak yang diperjuangkannya.

"Tidak kurang dari masyarakat pada umumnya. Harus bisa sekolah dengan nyaman, harus bisa kerja dengan aman, harus bisa terjamin kesejahteraannya," imbuh dia.

Dia lantas menceritakan rekam jejak Ganjar mengakomodir kaum difabel selama menjabat menjadi Gubernur Jawa Tengah.

Salah satunya Ganjar menerbitkan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Baca juga: Elektabilitas Anies, Prabowo, dan Ganjar Sebelum Debat Kelima

"Nah kalau saya boleh cerita sedikit, selama menjabat sebagai Gubenur Jawa Tengah ya, Mas Ganjar sangat dekat dengan teman-teman difabel," ujar dia.

"Mas Ganjar memberikan akses pelatihan dan pekerjaan. Ada lebih dari 200 perusahan di Jawa Tengah yang didorong semuanya semakin inklusif. Apa aja? Bikin lapangan pekerjaan utk sekitar 2000 teman-teman difabel di Jawa Tengah," imbuhnya.

Salah satu pengurus KDTI, Mustar Bona Ventura Manurung menerangkan acara ini diisi sekitar 4.000 teman difabel.

Menurut Bona, acara ini juga dimaksudkan untuk menunjukkan tekad bulat para kaum difabel mendukung Ganjar dalam pilpres.

Baca juga: Debat Terakhir, Alam Menitip ke Ganjar soal Membuka Akses Pendidikan Seluas-luasnya

Selain itu, acara ini sekaligus untuk mengingatkan Ganjar dan Mahfud agar saat terpilih menjadi presiden dan wakil presiden tetap hadir bagi kelompok disabilitas.

Bona menambahkan, para teman-teman difabel menginginkan kesetaraan, keadilan, dan persamaan hak dengan warga lainnya.

Sebab, lanjut dia, selama ini banyak sekali temuan para teman difabel di antaranya kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, kesulitan untuk mendapatkan akses informasi, kesulitan untuk mendapatkan fasilitas publik.

Baca juga: Maruarar Sirait Minta Maaf karena Pernah Ajak Warga Dukung Ganjar-Mahfud

"Nah hal-hal itu yang harusnya, mereka ingin sampaikan dan ingatkan kepada Pak Ganjar (dan) Pak Mahfud ketika nanti di Pilpres 2024 ini Pak Ganjar bisa memenangkan pilpres," tambah Bona.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com