Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak, Pengamat: Lebih Bagus Ketimbang Bersembunyi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut kepala negara sekaligus kepala pemerintahan bisa berkampanye karena merupakan hak politik dinilai baik karena menegaskan posisinya dalam pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan presiden (Pilpres) ketimbang bermain di balik layar.

"Bagus pak Presiden, jangan bersembunyi di balik kelambu. Lebih baik tampil di depan dan menyatakan 'Saya mau mendukung putra saya, saya mau berpihak, saya mau berkampanye'," kata Ketua Badan Pengurus Centra Initiative dan Peneliti Senior Imparsial Al Araf dalam diskusi di daerah Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (24/1/2024).

"Itu jauh lebih bagus ketimbang bersembunyi di belakang seperti selama ini," sambung Al Araf.

Di sisi lain, Al Araf menilai Jokowi mesti mengajukan cuti jika memang ingin terlibat dalam kegiatan kampanye Pemilu dan Pilpres.

Baca juga: PDI-P Sebut Jokowi Langgar Etika dan Moral Jika Memihak dalam Pilpres

"Serahkan kekuasaan ke wakil presiden, Anda ikut kampanye. Seperti para menteri kan kalau ikut kampanye cuti, kepala daerah cuti," ujar Al Araf.

Al Araf mengatakan, Jokowi mesti cuti jika hendak berkampanye supaya menghindari konflik kepentingan. Menurut dia, argumen Jokowi yang menyebut presiden boleh berkampanye asalkan tak menggunakan fasilitas negara belum cukup kuat buat memastikan tak terjadi konflik kepentingan.

"Putranya maju, dia menjadi presiden. Kalau enggak cuti ruwet dong. Supaya apa? Menjadi lebih jelas. Bukan dengan kalimat 'yang penting tidak menggunakan fasilitas negara.' Itu jelas melanggar undang-undang," ucap Al Araf.

Baca juga: Jokowi Sebut Presiden dan Menteri Boleh Berkampanye, Nusron: Setiap Masyarakat Punya Hak Politik

"Jadi sejak saat ini karena beliau sudah declare mau berpolitik dan berkampanye, sebaiknya segera cuti dan kemudian menyerahkan kekuasaannya kepada wakil presiden. Itu lebih fair. Kita bicara mungkin tidak sebatas aturan tapi saya memaksa kalau itu terjadi sebaiknya cuti. Ini soal etik," sambung Al Araf.

Sebelummnya diberitakan, Presiden Jokowi menyampaikan seorang presiden boleh berkampanye dalam Pemilu.

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di Terminal Selatan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024).

"Yang penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. (Jadi) boleh (presiden kampanye)," katanya.

Baca juga: Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak, Airlangga: Itu Hak Konstitusional

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu lantas menjelaskan bahwa presiden dan menteri merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik.

Oleh karena itu, Jokowi berpandangan bahwa presiden dan menteri boleh berpolitik.

"Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masak gini enggak boleh, berpolitik enggak boleh, Boleh. Menteri juga boleh," ujarnya.

Saat ditanya lebih lanjut soal bagaimana memastikan agar presiden tidak terlibat dalam konflik kepentingan ketika berkampanye dalam pemilu, Jokowi menegaskan, sebaiknya tidak menggunakan fasilitas negara.

Baca juga: Soal Jokowi Sebut Boleh Kampanye, Sudirman Said Ingatkan Presiden Berperan Pimpin Moral

Sementara itu, saat ditanya apakah dirinya memihak atau tidak dalam pemilu kali ini, Jokowi justru kembali bertanya kepada wartawan.

"Itu yang mau saya tanya, memihak enggak?" katanya.