Soal Jokowi Sebut Boleh Kampanye, Sudirman Said Ingatkan Presiden Berperan Pimpin Moral

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Pemenangan Nasional pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menilai, tugas seorang presiden menjadi pemimpin moral yang akan diikuti oleh jajaran dan seluruh perangkat di bawahnya.

Hal ini disampaikan Co-Captain Tim Nasional (Timnas) Anies-Muhaimin, Sudirman Said menanggapi pernyataan soal Presiden RI Joko Widodo yang menyatakan bahwa presiden ataupun menteri diperbolehkan memihak dan kampanye.

“Peran terbesar seorang presiden adalah menjadi pemimpin moral, begitu. Karena dengan moral itu, bawahnya ikut semua,” kata Sudirman Said saat ditemui di rumah perubahan, Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Rabu (24/1/2024).

Baca juga: Tanggapi Jokowi, Timnas Amin Sebut Sulit Pejabat Kampanye Lepas dari Fasilitas Negara

Eks Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) ini pun mengaku prihartin dengan pernyataan terbuka Kepala Negara yang secara terang-terangan menyatakan bahwa seorang presiden dan pejabat negara lainnya boleh kampanye dan memihak.

“Jadi kami sangat prihatin apabila sikap itu dikatakan, bahkan seperti didakwahkan, seperti silakan para menteri mau kampanye, silakan, saya nanti juga mau kampanye, boleh kok,” ucap Sudirman Said.

Menurut dia, pernyataan presiden Joko Widodo bukan soal menegaskan tidak adanya larangan atau hukum yang mengikat bagi seorang presiden ataupun menteri untuk melakukan kampanye.

Namun, Sudirman Said menilai, pernyataan itu lebih dari sekedar penegasan hak warga negara.

Baca juga: Jokowi Sebut Dirinya Boleh Kampanye, TKN Prabowo-Gibran: Kok Beritanya Seolah Deklarasi Dukungan Presiden?

Di sisi lain, aturan hukum sekalipun dianggap bisa dilanggar jika bertentangan dengan sebuah kepentingan.

Misalnya, Presiden Jokowi membiarkan putra sulungnya ikut dalam kontestasi pemilihan presiden (pilpres) 2024.

Padalah, aturan yang melanggengkan langkah Wali Kota Solo itu terbukti melanggar etik.

“Jadi bukan soal legal tidak legal, legal tidak legal sudah terbukti bahwa itu bisa diterobos. Contohnya, ketika ia (presiden) memaksakan anaknya (Gibran) untuk masuk dalam kontestasi,” uca dia.

“Tapi bukan soal legal tidak legal, itu pimpinan tinggi negara ukurannya patut atau tidak. Artinya ukurannya ada di peran etika,” ucap Sudirman Said.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan, seorang presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum (pemilu).

Selain itu, menurut Jokowi, presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi.

Hal itu disampaikan Jokowi saat ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang non politik malah aktif berkampanye pada saat ini.

Baca juga: Timnas Anies-Cak Imin Terkejut Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak

Jokowi mengatakan, aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non politik itu merupakan hak demokrasi.

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di Terminal Selatan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu.

"Yang penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. (Jadi) boleh (presiden kampanye)," katanya lagi.