Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jelang Pemilu, Panglima TNI Disebut Cium Ada Upaya Adu Domba antara TNI dan Masyarakat

Kompas.com - 24/01/2024, 05:59 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen R Nugraha Gumilar mengakui bahwa Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mencium ada pihak-pihak yang berupaya mengadu domba antara TNI dan masyarakat.

Gumilar mengatakan itu berdasarkan instruksi yang diberikan Panglima Agus belakangan ini.

“Pak Panglima TNI kan melihat secara keseluruhan bahwa upaya-upaya itu (adu domba) masih tetap ada,” kata Gumilar saat ditemui di Menara Kompas, Jakarta Pusat, Selasa (23/1/2024).

Instruksi Panglima TNI misalnya saat upacara rutin tanggal 17-an di Markas Komando Cadangan Strategis TNI AD (Makostrad), Gambir, Jakarta Pusat, pada Rabu (17/1/2024) .

Baca juga: TNI Masih Cari Tahu Aparat yang Terlibat Tambang Ilegal seperti Pernyataan Mahfud

Dalam instruksi Panglima TNI yang dibacakan Kepala Staf Kostrad Mayjen Farid Makruf selaku inspektur upacara, Agus Subiyanto meminta prajurit maupun pegawai negeri sipil (PNS) TNI tidak terpengaruh upaya adu domba dalam perhelatan pemilihan umum (Pemilu) 2024.

"Oleh karena itu, saya perintahkan kepada seluruh prajurit dan PNS TNI untuk berpegang teguh pada pedoman netralitas TNI yang telah ditentukan. Jangan terpengaruh pada berbagai isu yang digulirkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab sehingga TNI menjadi korban adu domba dan dibenturkan dengan masyarakat maupun pihak-pihak lainnya," demikian instruksi Panglima Agus yang dikutip dari akun resmi Instagram Kostrad.

Belakangan ini, Kapuspen TNI mengakui, ada yang membenturkan TNI dengan masyarakat.

Misalnya, kasus pengeroyokan yang dilakukan sejumlah prajurit Batalyon Infanteri (Yonif) 408/Raider Kodam IV/Diponegoro terhadap relawan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Boyolali, Jawa Tengah.

Baca juga: Soal Penurunan Pangkat Danpuspomad dan Kepala RSPAD, Kapuspen TNI: Bagian Reformasi Birokrasi

Kasus itu ditengarai karena kenalpot brong yang digeber para relawan Ganjar-Mahfud di depan markas Yonif 408.

“Jangan sampai hal seperti kenalpot brong ke depannya terjadi lagi, kita harus antisipasi, (TNI) harus bersama rakyat terus, apalagi dalam rangka menghadapi pesta pemilu sekarang ini,” tutur Gumilar.

Kasus lainnya adalah terpasangnya foto Komandan Kodim 0726/Sukoharjo Letkol Czi Slamet Riyadi dalam baliho dengan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Baca juga: KSAD Sebut Anggota TNI AD Terbukti Tidak Netral Langsung Dicopot

Kepala Staf TNI AD (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak pun angkat bicara terkait dugaan pemasangan spanduk, baliho atau foto salah satu kubu peserta pemilu atau pilpres oleh anggotanya.

"Enggak mungkin tentara yang masang lah. Terlalu bodoh tentara masang itu. Enggak mungkin lah kami yang buat itu. Memang ada yang coba-coba lah," kata Maruli kepada awak media di Markas Besar TNI AD, Senin (22/1/2024).

Kapuspen TNI lantas mengakui belum tahu siapa yang berupaya mengadu domba TNI dengan masyarakat.

Namun, menurut Gumilar, yang terpenting adalah TNI akan terus berupaya bersama masyarakat.

“TNI itu ada karena rakyat, kekuatan TNI itu ada pada rakyat, ini sangat perlu menjadi pondasi dasar, dipahami, supaya kami juga betul-betul bisa bekerja dengan sebaik-baiknya. Itulah kekuatan kami sebenernya, ada pada rakyat,” kata Gumilar.

Baca juga: Survei Indikator: Kepercayaan Publik ke TNI Teratas, Disusul Presiden dan Kejagung

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK,

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK,

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com