Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sowan ke Budayawan, Ganjar Sebut Pembajakan Buku dan Lagu Harus Ditindak secara Hukum

Kompas.com - 24/01/2024, 06:37 WIB
Syakirun Ni'am,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

KENDAL, KOMPAS.com - Calon presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyebut bahwa kasus pembajakan buku, karya intelektual serta karya seni perlu ditindak secara hukum.

Ganjar mengatakan, saat ini praktek pembajakan karya tulis maupun karya seni marak terjadi.

Pernyataan itu dikemukakan Ganjar saat sowan ke kiai sekaligus budayawan Gus Paox Iben Mudhaffar selaku pengasuh Pesantren Kebudayaan Ndalem Wongsorogo, Sidorejo, Kendal, Jawa Tengah.

"Banyak kemudian produk-produk dari para seniman apakah itu lagu tarian buku atau intelektual property lainnya yang seringkali belum mendapatkan perhatian. Baru dirilis dibajak," kata Ganjar, Selasa (23/1/2024).

Baca juga: Ada Capres Diduga Langgar Zonasi Kampanye, Ganjar: KPU yang Mengatur, Silakan Langsung Ditegur

Tindakan menggunakan karya orang lain tanpa membayar royalti itu harus ditangani dengan serius. Salah satunya dengan membuat regulasi dan menegakkan hukum.

Dengan cara seperti itu, Ganjar mengatakan, Indonesia tidak hanya akan bergantung pada kekayaan alam. Keberadaan sumber daya manusia (SDM) dan ekosistem seni budaya yang bagus bisa menjadi alternatif sumber ekonomi.

"Jadi bisa menjadi tempat alternatif yang tidak akan merusak alam. Meskipun kita hati-hati karena juga bisa merusak mental," ujar Ganjar.

Melansir dari Kompas.id, pembajakan buku di Indonesia sudah menjadi industri. Produk jiplakan itu juga mengisi pasar digital.

Ketua Umum Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) Arys Hilman Nugraha menyebut sebanyak 75 persen penerbit mendapati buku mereka dibajak dan dijual di pasar.

"Pembajakan buku akan membunuh energi kreatif para pelaku perbukuan. Kita harus ikut mendukung buku-buku orisinal yang bisa membuat para penulis menghasilkan karya lebih baik lagi,” ujar Arys di Jakarta, Selasa (16/5/2023).

Baca juga: Warga Kendal Curhat ke Ganjar soal Penyaluran BLT Sering Tidak Tepat Sasaran

Selain buku, persoalan pelanggaran hak cipta seperti tidak adanya pembagian royalti penggunaan karya seni musik juga menjadi sorotan beberapa waktu terakhir.

Adapun kedatangan Ganjar ke Kendal merupakan bagian dari kampanye politiknya di Jawa Tengah.

Sebelum ke Kendal, Ganjar lebih dahulu menemui ratusan Tim Pemenangan Daerah (TPD), Tim Pemenangan Cabang (TPC), serta relawan Ganjar-Mahfud di Salatiga.

Selanjutnya, Ganjar sowan Gus Paox. Setelah itu, ia menemui nelayan di Pelabuhan Tawang dan menghadiri pesta rakyat di lapangan Kendal.

Baca juga: Soal Jokowi Bagi-bagi Beras, Ganjar: Tidak Apa -apa, asal Tidak Dipolitisir

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com