Mahfud: Jangan Gunakan Jabatan untuk Kepentingan Politik, Itu Dosa!

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD memperingatkan para pejabat agar tidak menggunakan jabatan mereka untuk kepentingan politik.

Menurut Mahfud, penyalahgunaan jabatan tersebut merupakan sebuah dosa politik yang bakal berdampak negatif bagi generasi muda Indonesia.

"Kalau mau jadi pejabat itu jangan menggunakan jabatan untuk kepentingan politik, itu dosa politik, itu dosa politik yang akan meracuni generasi muda," kata Mahfud dalam acara Tabrak Prof! Semarang, Selasa (23/1/2024), dikutip dari akun YouTubue miliknya.

Baca juga: Mahfud MD Minta Kandidat Lain Tiru Dirinya, Tidak Gunakan Fasilitas Negara untuk Kampanye

Mahfud mengaku tidak pernah menggunakan fasilitas yang ia terima atas jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Meamanan (Menko Polhukam) untuk kepentingan politik sebagai cawapres.

Ia mencontohkan, tidak pernah meminta agar pejabat-pejabat di daerah untuk menjemput dan mendampinginya saat sedang berkunjung ke daerah.

Padahal, Mahfud mengaku punya banyak kenalan di daerah yang sudah ia promosikan untuk mendapat jabatan lebih tinggi, baik itu panglima daerah militer maupun penjabat kepala daerah.

"Maksud saya, ini agar ditiru oleh yang lain, kalau menjadi calon presiden lalu calon wakil presiden jangan mau dijemput oleh pejabat daerah, jangan mau diantar, jangan mau didampingi, hanya minta pengamanan saja ke Polri," kata dia.

Baca juga: TNI Masih Cari Tahu Aparat yang Terlibat Tambang Ilegal seperti Pernyataan Mahfud

Akan tetapi, ia menilai bahwa sikapnya itu tidak diikuti oleh kandidat lain yang sama-sama berstatus pejabat negara.

"Itu ternyata situasinya tidak berimbang, pihak lain nampak menggunakan jabatan, diantar dan sebagainya. Malah yang terakhir ini menteri-menteri yang tidak ada kaitannya dengan politik juga sudah ikut tim sukses," ujar Mahfud.

Adapun hal ini disampaikan Mahfud merespons saran dari capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo agar ia mundur dari jabatan menko polhukam demi menghindari konflik kepentingan.

Menurut Mahfud, ia dan Ganjar sudah sepakat bahwa akan mundur dari menko polhukam pada waktu yang tepat.

Namun, ia belum mengambil keputusan itu karena tidak ada larangan untuk rangkap jabatan dan ingin menjadi contoh bagi kandidat lain bahwa ia bisa rangkap jabatan tanpa memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan politik.