Mahfud MD Minta Kandidat Lain Tiru Dirinya, Tidak Gunakan Fasilitas Negara untuk Kampanye

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD mengaku tidak pernah menggunakan fasilitas negara yang diberikan kepadanya sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan (menko polhukam) untuk kepentingan kampanye politik.

Mahfud berharap, sikap tersebut dapat ditiru oleh calon presiden dan calon wakil presiden lain yang berkontestasi di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Saya juga ingin memberi contoh, kalau saya ini sebagai calon wakil presiden masih merangkap, apakah saya menggunakan kedudukan saya untuk memanfaatkan fasilitas negara atau tidak," kata Mahfud dalam acara Tabrak Prof! Semarang, Selasa (23/1/2024), dikutip dari akun YouTubue miliknya.

"Ini sudah 3 bulan saya lakukan, saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara," imbuh dia.

Baca juga: Mahfud MD Nyatakan Akan Mundur sebagai Menko Polhukam, Tinggal Tunggu Momentum

Mahfud juga mengaku masih berkantor secara rutin di Kemenko Polhukam.

Tugas dan surat yang masuk ke meja kerjanya pun diklaim bakal selesai dalam waktu satu minggu.

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi ini juga mengaku tidak pernah meminta pejabat daerah untuk menjemput dan mendampinginya saat sedang berkunjung ke daerah.

Padahal, Mahfud mengaku punya banyak kenalan di daerah yang sudah ia promosikan untuk mendapat jabatan lebih tinggi, baik itu panglima daerah militer maupun penjabat kepala daerah.

"Maksud saya, ini agar ditiru oleh yang lain, kalau menjadi calon presiden lalu calon wakil presiden jangan mau dijemput oleh pejabat daerah, jangan mau diantar, jangan mau didampingi, hanya minta pengamanan saja ke Polri," kata dia.

Baca juga: Prabowo Dilaporkan soal Akun X Kemenhan, Ganjar: Saya Sarankan Mundur

Adapun hal ini disampaikan Mahfud merespons saran dari capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo agar ia mundur dari jabatan menko polhukam demi menghindari konflik kepentingan.

Menurut Mahfud, ia dan Ganjar sudah sepakat bahwa akan mundur dari menko polhukam pada waktu yang tepat.

Namun, ia belum mengambil keputusan itu karena tidak ada larangan untuk rangkap jabatan dan ingin menjadi contoh bagi kandidat lain bahwa ia bisa rangkap jabatan tanpa memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan politik.