Soal Aparat Terlibat Tambang Ilegal, Mahfud: Tanya ke Ketua KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD meminta agar data soal keterlibatan aparat dalam kasus tambang ilegal secara rinci ditanyakan ke KPK.

Dalam debat keempat pilpres, Mahfud menyatakan tidak mudah memberantas kegiatan penambangan ilegal karena pelakunya dilindungi oleh aparat.

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak pun mempertanyakan aparat mana yang dimaksud Mahfud 

"Ya kita sudah mulai bongkar-bongkar tapi tidak belum semua. Kalau mau tanya itu lebih gampang ya, tanya ke Ketua KPK," kata Mahfud di Jalan Teuku Umar 9, Menteng, Jakarta, Selasa (23/1/2024).

Baca juga: Mahfud MD Ungkap Aparat Terlibat Tambang Ilegal, KSAD: Aparat Tuh yang Mana?

Mahfud mengatakan, pernyataannya dalam debat ketiga pilpres soal aparat yang terlibat kegiatan tambang ilegal berdasarkan pernyataan Ketua Sementara KPK Nawawi Pomolango dalam acara Pagu Integritas capres-cawapres beberapa hari lalu.

"Ketua KPK menyatakan, di Indonesia banyak mafia-mafia tambang dll itu dibacking oleh aparat, pejabat, dan seluruhnya. sehingga sumber korupsinya di situ," ujar dia.

Selain itu, menurut Mahfud, Ketua Sementara KPK juga menyorot soal LKHPN yang harus dijadikan dasar untuk mengangkat dan memberhentikan pejabat.

Menurut dia, gagasan itu sangat bagus. Teknis soal hal tersebut, kata Mahfud, juga menjadi kewenangan KPK.

"Artinya orang sebelum menjabat itu laporkan dulu LHKPN-nya. Misalnya 5 tahun terakhir bener engak nih LHKPN-nya. Kalau enggak bener, enggak boleh jadi pejabat," ujar Mahfud.

"Nanti kalau sudah jadi pejabat, misalkan baru 5 bulan kok ketahuan LHKPN-nya ketahuan LHKPN-nya ternyata bohong dulu, atau sekarang kok bertambahnya luar biasa di luar profilnya, itu dasar memberhentikan juga," tambah dia.

Baca juga: Dapat Sentimen Positif Saat Debat, Cak Imin Dinilai Bijaksana, Mahfud Dianggap Cerdas

Sebelumnya, KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak merespons Mahfud dengan menyatakan bahwa para prajurit atau perwira mereka sudah tak lagi terlibat penambangan ilegal.

"Aparat juga bisa aparatur sipil ya. Belum lengkap itu. Jadi kita sulit juga di zaman sekarang ini kalau kita misalnya begitu-begitu masuk video, kita takut sekarang. Jadi enggak seberani itu lagi kita," kata Maruli dalam jumpa pers di Markas Besar TNI, Jakarta, Senin (22/1/2024)

Dia lantas mempertanyakan Mahfud, aparat apa yang dimaksudkannya itu.

"Jadi saya bilang gitu, aparat tuh yang mana?" sambung Maruli.

Baca juga: Mahfud Ungkap Banyak Mafia Tambang Ilegal Dilindungi Aparat dan Pejabat

Diketahui, Mahfud MD dalam debat capres keempat pada Minggu (21/1/2024) menyatakan tidak mudah bagi pemerintah buat menyelesaikan sengketa tanah adat dan kegiatan pertambangan ilegal.

Menurut Mahfud, berdasarkan rekapitulasi yang dibuat oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) dari 10.000 pengaduan itu 2587 adalah kasus tanah adat.

"Jadi ini memang masalah besar di negeri ini. Ada orang yang mengatakan aturannya kan sudah ada, tinggal laksanakan, enggak semudah itu. Justru ini aparatnya yang tidak mau melaksanakan aturan. Akalnya banyak sekali," kata Mahfud dalam debat cawapres.