Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Siapkan Cak Imin di Debat Keempat, PKB: Tak Usah Terlalu Sopan sama Anak Juragan

Kompas.com - 20/01/2024, 09:08 WIB
Tatang Guritno,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid berharap performa debat calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar semakin baik dalam debat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 keempat yang bakal berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (21/1/2024).

Baginya, dalam debat cawapres yang berlangsung 22 Desember 2023, Muhaimin tampil terlalu hati-hati sehingga performa yang ditunjukkan tidak maksimal.

“Ya mudah-mudahan performa kedua Cak Imin lebih lepas. Tidak nahan-nahan apa yang harusnya diomongkan. Enggak usah terlalu sopanlah sama anak juragan,” ujar Jazilul kepada Kompas.com, Jumat (19/1/2024).

Baca juga: Jelang Debat Keempat Pilpres, Zulhas: Mas Gibran Tidak Ada Persiapan Khusus

Ia mengatakan, performa debat saat ini menjadi penting untuk ikut memengaruhi konstituen, terutama undecided voters yang belum menentukan pilihan.

Undecided voters itu kan salah satu isinya orang-orang yang masih ragu dari kelompok berpendidikan dan anak muda yang masih welcome terhadap politik. Maka ke depan, masih ada dua debat ini, artinya harus diperbaiki, karena bisa menjadi bagian berpengaruh pada undecided voters,” papar dia.

Di sisi lain, Jazilul mengungkapkan, saat ini Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies-Muhaimin bakal fokus untuk mengamankan suara dari Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Baca juga: Daftar Nama 11 Panelis Debat Keempat Pilpres 2024

Ia yakin masih bisa merebut suara cukup signifikan di Jawa Tengah meskipun jajak Litbang Kompas Desember 2023 menunjukan elektabilitas Anies-Muhaimin hanya berada di angka 4,3 persen.

“Memang di Jawa Tengah itu rata-rata undecided voters-nya masih tinggi dan terlihat ada perebutan antara kubu 02 dan 03, nah ini kubu 01 harus memanfaatkan keadaan,” ucap Jazilul.

“Saya yakin, hasil survei yang cuma 4 persen itu nanti faktanya di lapangan akan berbeda jauh hasilnya karena ada juga undecided voters yang ada di situ,” imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com