Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Umumkan 63 Lembaga Survei Terdaftar untuk Pemilu 2024

Kompas.com - 13/01/2024, 07:24 WIB
Vitorio Mantalean,
Nursita Sari

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengumumkan 63 lembaga survei yang sejauh ini sudah terdaftar untuk Pemilu 2024.

Sebagai informasi, Keputusan KPU Nomor 1035 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu 2024 menyebut bahwa lembaga-lembaga ini diumumkan dan didaftarkan paling lambat 30 hari sebelum pemungutan suara.

"Lembaga survei yang mendaftar pertama kali tercatat pada tanggal 21 Agustus 2023 atau 5 hari setelah Keputusan KPU Nomor 1035 Tahun 2023 ditetapkan," kata Koordinator Divisi Sosialisasi Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU RI August Mellaz dalam keterangannya, Jumat (12/1/2024) malam.

Baca juga: Survei “Litbang Kompas”: Mayoritas Responden Tetap pada Pilihannya Usai Saksikan Debat Capres

Ia menambahkan, untuk menjamin legitimasi hasil survei dan hitung cepat, lembaga-lembaga itu wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada.

Salah satunya, lembaga survei harus terdaftar dalam asosiasi profesi.

"Dari 63 lembaga yang mengajukan pendaftaran, sebanyak 33 lembaga berstatus terdaftar (sudah diterbitkan sertifikat terdaftar) dan 26 lembaga statusnya lengkap (dalam proses penerbitan sertifikat terdaftar)," kata Mellaz.

"Empat lembaga sedang melakukan perbaikan/melengkapi dokumen. KPU akan menerbitkan sertifikat bagi lembaga survei atau jajak pendapat yang telah memenuhi persyaratan dimaksud," lanjut dia.

Baca juga: Pemilu, Survei, dan Bias Pemilih

Berikut daftar 63 lembaga survei tersebut:

  1. ‌PT Kio Sembilan Lima (Lembaga Survei Kedai Kopi)
  2. ‌PT Poltracking Indonesia
  3. ‌PT Ipsos Market Research
  4. ‌PT Kompas Media Nusantara
  5. ‌Charta Politika/PT Indonesian Consultant Mandiri
  6. ‌Voxpol Consulting Center Research and
  7. ‌Pandawa Research
  8. ‌PT Lingkar Strategi Indonesia
  9. ‌PT Parameter Konsultindo (PARMET)
  10. ‌Indikator Politik Indonesia
  11. ‌Lembaga Survei Nasional
  12. ‌Lembaga Klimatologi Politik
  13. ‌Polstat Indonesia
  14. ‌Political Weather Station (PWS)
  15. ‌PT Jaringan Cyrus Nusantara (Cyrus Network)
  16. ‌PT Publik Riset Cendekia (Politika Research and Consulting (PRC)i
  17. ‌Centre For Strategic International Studies (CSIS) and
  18. ‌Lembaga Survei Jakarta
  19. ‌Indonesia Polling Stations (IPS)
  20. ‌Surabaya Survey Center (SSC)
  21. ‌Lembaga Survei Indonesia (LSI)
  22. ‌Fixpoll Media Polling Indonesia
  23. ‌Forum Rektor PTMA
  24. ‌Yayasan Akselerasi Indodata (INDODATA)
  25. ‌Surabaya Research Syndicate (SRS)
  26. ‌Indopol Survei & Consulting
  27. ‌Polsentrum Data Indonesia
  28. ‌PT Lingkaran Survei Indonesia
  29. ‌PT Citra Publik
  30. ‌Saiful Mujani Research And Consulting
  31. ‌Rakata Analytics and Advisory
  32. ‌Strategi Lingkar Nusantara
  33. ‌Trust Indonesia Research & Consulting
  34. ‌PUSKAPI (Pusat Kajian Pemilu Indonesia)
  35. ‌PT Losta Institute
  36. ‌PT Citra Komunikasi LSI
  37. ‌PT Lingkaran Survei Kebijakan Publik
  38. ‌Populi Center
  39. ‌PT SCL Taktika Konsultan
  40. ‌PT Citra Publik Indonesia
  41. ‌Indekstat Research And Data Science
  42. ‌PT Sigi LSI Network
  43. ‌PT Konsultan Citra Indonesia
  44. ‌Jaringan Isu Publik
  45. ‌Lembaga Riset Indonesia
  46. ‌Jaringan Suara Indonesia
  47. ‌Media Survei Nasional
  48. ‌PT Alvara Strategi Indonesia
  49. ‌Lingkar Survei Sulawesi (LSS)
  50. ‌Ide Cipta Research and Consulting (ICRC)
  51. ‌The Haluoleo Institute
  52. ‌Media Survei Center Indonesia
  53. ‌PT PARAMETER PUBLIK INDONESIA
  54. ‌PT Paradigma Riset Nusantara
  55. ‌Lembaga Survei Kuadran
  56. ‌Nakama Research & Consulting
  57. ‌PT Indopolling Riset dan Konsultan
  58. ‌PT SINERGI DATA INDONESIA
  59. ‌PT LSI NETWORK
  60. ‌DEITRO (PT Delt Kabar Indonesia)
  61. ‌Algoritma Research & Consulting
  62. ‌PUSPOLL INDONESIA
  63. ‌Parameter Politik Indonesia
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com