Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tentang Pendapat Gus Ipul soal Abu Bakar Ba’asyir, Muhaimin: Keberpihakan Itu Memalukan

Kompas.com - 17/01/2024, 15:55 WIB
Tatang Guritno,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar tak sependapat dengan pandangan yang dilontarkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.

Mulanya, Gus Ipul meminta warga NU tak memilih pasangan calon (paslon) yang mendapat dukungan dari Abu Bakar Ba’asyir.

“Saya kira itu mengada-ada dan tidak konsisten dengan statement sebelumnya bahwa PBNU netral,” ujar Muhaimin di resto Parle, Senayan Park, Jakarta, Rabu (17/1/2024).

Baca juga: Disomasi Tim Anies-Muhaimin, KPU: Kami Pastikan Debat Keempat Lebih Baik

Menurut dia, tak semestinya PBNU ikut campur dalam politik praktis.

Ia mengingatkan berbagai narasi PBNU yang selama ini kerap menyatakan tak ikut campur dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Bagi Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, pernyataan Gus Ipul menunjukkan bahwa PBNU tak netral.

“Keberpihakan itu memalukan, karena sejak awal PBNU itu seharusnya tak harus berpihak,” tutur dia.

Baca juga: Kubu Anies-Muhaimin Layangkan Somasi ke KPU karena Ada Pendukung Paslon Lain yang Mengumpat Anies

Dikutip dari wartakota.tribunnews.com, Gus Ipul meminta warga NU tidak memilih paslon yang tak sesuai dengan mazhab ahlussunah wal jama'ah.


Ia mencontohkan dengan paslon yang mendapatkan dukungan dari Abu Bakar Ba’asyir.

Sebelumnya, rekaman suara Abu Bakar Ba’asyir muncul di media sosial.

Anak Abu Bakar Ba’asyir, Abdurrahim Ba'asyir membenarkan rekaman itu milik ayahnya.

Dalam rekaman itu, Abu Bakar Ba’asyir menyatakan mendukung Anies dan Muhaimin pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com