Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Disomasi Tim Anies-Muhaimin, KPU: Kami Pastikan Debat Keempat Lebih Baik

Kompas.com - 15/01/2024, 22:58 WIB
Tatang Guritno,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) August Mellaz memastikan pihaknya bakal menjamin debat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) keempat bakal berlangsung lebih baik.

Hal itu disampaikan menanggapi somasi yang diberikan Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies-Muhaimin karena ada oknum pendukung salah satu pasangan calon (paslon) yang mengumpat ke capres nomor urut 1 Anies Baswedan.

“Kita memang bersama-sama punya komitmen dengan tiga liason officer (LO) tim paslon dan juga media penyelenggara untuk memastikan bagaimana pelaksanaan debat keempat itu bisa berjalan makin baik,” ujar Mellaz di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta, Senin (15/1/2024).

Ia mengaku KPU sudah menerima surat somasi dari kubu Anies-Muhaimin.

Baca juga: KPU: Debat Keempat Pilpres Dilaksanakan di JCC

Sebagai penanggung jawab debat, Mellaz menyatakan bakal berkoordinasi dengan divisi hukum KPU.

“Urusan terkait dengan pembacaan surat resmi dari tim paslon nanti dimensi-dimensi hukumnya itu ditangani oleh divisi hukum dan pengawasan,” ucap dia.

Mellaz menekankan, KPU bakal mengambil sikap tegas untuk penonton maupun pendukung yang bersikap berlebihan saat menghadiri debat.

Ia mencontohkan dengan perilaku penonton debat yang duduk di kursi undangan KPU dan meneriaki Anies dengan kata “bacot.”

“Misalnya, sebagaimana contoh yg di bangku undangan, itu kan langsung tim kami turun tangan untuk mengingatkan ataupun meminta orang itu keluar,” imbuh dia.

Baca juga: TKN Prabowo Yakin Gibran Kuasai Debat Keempat: Let Him Cook

Direktur Sengketa Proses Timnas Pemenangan Amin, Zaid Mushar mengadukan perilaku salah satu oknum pendukung yang meneriaki kata-kata “Anies bangsat,” pada debat capres di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024).

Ia menduga, hal itu dilakukan oleh pendukung paslon nomor urut 2 Prabowo-Gibran.

Meski begitu, Zaid menegaskan pihaknya tak bisa serta merta menuding oknum itu. karena bukti video tak menunjukan secara pasti siapa yang berteriak.

Ia mengaku kecewa dengan sikap KPU yang tak langsung mengusir oknum tersebut sementara rekaman videonya sudah viral di media sosial.

“Kalau melihat jaketnya itu jaket paslon 02, tapi kami tidak bisa menuduh itu adalah paslon kosong 02 Karena kami yakin pendukungnya pun secara resmi yang hadir ke situ bukannya orang yang sembarang yang dipilih,” ungkap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com