Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dino Patti Djalal: Pemilu Masa Depan Bisa Diintervensi Negara Lain Lewat Teknologi

Kompas.com - 12/01/2024, 11:49 WIB
Fika Nurul Ulya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pendiri dan Ketua Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal mengungkapkan kekhawatirannya terkait kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) Indonesia di masa depan.

Kekhawatiran itu muncul ketika dia menyadari bahwa teknologi kecerdasan buatan (artificial Intelligence) bisa dipakai sebuah negara untuk mengintervensi kontestasi politik negara lain.

Dengan begitu, tidak ada satupun negara yang aman. Dia bilang, Indonesia akan sangat naif jika merasa aman hanya karena memiliki banyak teman di kancah internasional.

"Pada suatu saat, mungkin bukan Pemilu ini, Pemilu ini menurut saya kita masih aman. Tapi yang ke depan, kita akan naif sekali kalau kita bilang aman. Karena intervensi lebih mudah dari sebelumnya," kata Dino dikutip dari program GASPOL! Kompas.com, Jumat (12/1/2024).

Baca juga: Setelah Debat Ketiga, Dino Patti Djalal: Ganjar Surprising, Prabowo Over Confidence

Mantan Wakil Menteri Luar Negeri ini menuturkan, beberapa negara besar di dunia mengaku sudah mendapat intervensi dari negara lain saat kontestasi Pemilu.

Beberapa negara tersebut, di antaranya Prancis, Belanda, Australia, hingga Singapura. Negara yang turut campur tangan pun berbeda-beda, mengingat penerapan teknologi sebagai alat intervensi (tools) sudah menyebar ke berbagai negara.

"Saya ke Paris, mereka juga bilang, 'Kita menghadapi intervensi sekarang dari luar terhadap proses politik kita'. Saya ke Belanda, mereka juga bilang 'Kami mengalami hal yang sama'," cerita Dino.

Baca juga: Prabowo Sindir Ada Akademisi Pintar Teori, tapi Salah

"Ke Australia, saya enggak mau sebut dari mana, (mereka bilang) 'Oh, kami juga menghadapi hal yang sama'. Singapura, mereka juga bilang sama," imbuh Dino.

Bahkan, kata Dino, negara sebesar Amerika Serikat (AS) pun tak luput dari campur tangan asing dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) beberapa tahun lalu.

Dino bilang, intelijen AS menganalisis kasus tersebut. Seluruh intelijen itu pun berkesimpulan bahwa Rusia turut "bermain" dalam Pilpres tahun 2016 yang kala itu diikuti oleh mantan Presiden Donald J. Trump, dan pesaingnya Hillary Clinton.

Baca juga: Dino Patti Djalal Puji Solusi Ganjar untuk Isu Laut China Selatan

"Di AS, negara super power, siapa yang bilang 'Wah, enggak mungkin ada yang berani (mengintervensi negara itu'. Ternyata seluruh intelijen AS bilang Rusia bermain dalam Pemilu AS sehingga yang menang Trump, bukan Hillary," ungkap dia.

"Rusia membantah (isu tersebut) tentu, tapi seluruh intelijen AS sudah membuat keputusan analisa dan hasilnya itu. Jadi orang bisa melakukan campur tangan tanpa kirim pasukan, melalui teknologi. Melalui cara-cara baru," kata Dino.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com