Salin Artikel

Dino Patti Djalal: Pemilu Masa Depan Bisa Diintervensi Negara Lain Lewat Teknologi

Kekhawatiran itu muncul ketika dia menyadari bahwa teknologi kecerdasan buatan (artificial Intelligence) bisa dipakai sebuah negara untuk mengintervensi kontestasi politik negara lain.

Dengan begitu, tidak ada satupun negara yang aman. Dia bilang, Indonesia akan sangat naif jika merasa aman hanya karena memiliki banyak teman di kancah internasional.

"Pada suatu saat, mungkin bukan Pemilu ini, Pemilu ini menurut saya kita masih aman. Tapi yang ke depan, kita akan naif sekali kalau kita bilang aman. Karena intervensi lebih mudah dari sebelumnya," kata Dino dikutip dari program GASPOL! Kompas.com, Jumat (12/1/2024).

Mantan Wakil Menteri Luar Negeri ini menuturkan, beberapa negara besar di dunia mengaku sudah mendapat intervensi dari negara lain saat kontestasi Pemilu.

Beberapa negara tersebut, di antaranya Prancis, Belanda, Australia, hingga Singapura. Negara yang turut campur tangan pun berbeda-beda, mengingat penerapan teknologi sebagai alat intervensi (tools) sudah menyebar ke berbagai negara.

"Saya ke Paris, mereka juga bilang, 'Kita menghadapi intervensi sekarang dari luar terhadap proses politik kita'. Saya ke Belanda, mereka juga bilang 'Kami mengalami hal yang sama'," cerita Dino.

"Ke Australia, saya enggak mau sebut dari mana, (mereka bilang) 'Oh, kami juga menghadapi hal yang sama'. Singapura, mereka juga bilang sama," imbuh Dino.

Bahkan, kata Dino, negara sebesar Amerika Serikat (AS) pun tak luput dari campur tangan asing dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) beberapa tahun lalu.

Dino bilang, intelijen AS menganalisis kasus tersebut. Seluruh intelijen itu pun berkesimpulan bahwa Rusia turut "bermain" dalam Pilpres tahun 2016 yang kala itu diikuti oleh mantan Presiden Donald J. Trump, dan pesaingnya Hillary Clinton.

"Di AS, negara super power, siapa yang bilang 'Wah, enggak mungkin ada yang berani (mengintervensi negara itu'. Ternyata seluruh intelijen AS bilang Rusia bermain dalam Pemilu AS sehingga yang menang Trump, bukan Hillary," ungkap dia.

"Rusia membantah (isu tersebut) tentu, tapi seluruh intelijen AS sudah membuat keputusan analisa dan hasilnya itu. Jadi orang bisa melakukan campur tangan tanpa kirim pasukan, melalui teknologi. Melalui cara-cara baru," kata Dino.

https://nasional.kompas.com/read/2024/01/12/11495861/dino-patti-djalal-pemilu-masa-depan-bisa-diintervensi-negara-lain-lewat

Terkini Lainnya

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke