Beda Pandangan dengan Jokowi, Jusuf Kalla Sebut Amerika dan Eropa Tahu Data Pertahanan RI

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla berbeda pandangan dengan Presiden Joko Widodo yang menyebutkan data pertahanan tak bisa dibuka seluruhnya.

Ia mengatakan, kerahasiaan data pertahanan itu ditujukan untuk negara lain. Namun, pada kenyataannya, negara-negara besar sudah mengetahui data pertahanan Indonesia.

“Apa Anda enggak tahu, beli pesawat dua, dia tahu di Amerika, di Eropa. Kita beli tank, tahu itu orang,” ujar Kalla di kediamannya, Jalan Brawijaya Raya No.6, Jakarta Selatan, Rabu (10/1/2024).

Baca juga: Soal Ratusan Ribu Hektar Lahan Prabowo, JK Akui Sarankan Beli Itu

Baginya, data pertahanan yang dipertanyakan pada debat calon presiden (capres) di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024) tidak perlu ditutupi.

Sebab, setiap Hari Ulang Tahun (HUT) TNI yang jatuh 5 Oktober, seringkali alutsista juga dipamerkan pada publik.

Menurut dia, data mestinya dipaparkan pada publik agar masyarakat mengetahui untuk apa anggaran tersebut dipergunakan di sektor pertahanan.

“Jadi tidak ada yang perlu disembunyikan di keadaan sekarang. Apanya rahasia sebenarnya? Rakyat harus tahu berapa negeri beli (alutsista) ini, berapa pajak mereka yang diberikan, dikemanakan, rakyat mesti tahu,” papar dia.

Terakhir, Kalla menekankan, tak ada yang salah jika ada capres yang ingin mengetahui data pertahanan dalam debat.

“Beli kapal selam langsung dan baru pesan oh sudah tahu (negara lain). Mau tipenya ini, oh tipenya ini, kan tidak ada dalam republik ini rahasia yang harus disembunyikan. Semua tahu. Jadi kalau kita ingin tahu kenapa (ditutupi)?” ucap dia.

Baca juga: Semangati Cak Imin, JK: Masak Kalah dengan Gibran, Kalau Sama Pak Mahfud Memang Bersaing

Dalam debat capres Minggu malam, capres nomor urut 2 Prabowo Subianto enggan membeberkan data pertahanan yang dipertanyakan oleh capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo.

Kemudian, Presiden Joko Widodo juga menegaskan data pertahanan tak bisa dibuka sepenuhnya karena menjadi rahasia negara.