Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jusuf Kalla: Pemimpin Jangan Emosional karena Persoalan Bangsa Banyak

Kompas.com - 10/01/2024, 16:22 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

SURABAYA, KOMPAS.com - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (Kalla) mengatakan, pemimpin negara sebaiknya memiliki sifat tenang dan tidak mudah terpancing emosi.

Pasalnya, persoalan yang dihadapi bangsa sangat banyak sehingga diperlukan ketenangan dalam mengambil setiap keputusan.

"Pemimpin harus tenang dan punya gagasan, jangan emosional, karena persoalan bangsa ini banyak," ujar Kalla usai menghadiri acara pertemuan antara pengusaha dengan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang digelar di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (10/1/2024).

Baca juga: Cak Imin Singgung Slogan Jusuf Kalla Lebih Cepat Lebih Baik Ketika Berpidato di Jatim

"Kalau tidak tenang berpikir harus mengambil keputusan yang baik tentu pemimpin jangan emosional," lanjutnya.

Sebelumnya, Kalla juga mengajak masyarakat memikirkan kondisi jika sebuah negara dipimpin oleh sosok yang suka marah-marah.


Mula-mula, Kalla menyinggung soal pedoman memilih pemimpin di dalam agama Islam yang mengacu kepada sifat Nabi Muhammad SAW.

Antara lain, amanah, tabligh, jujur dan cerdas. Jika merujuk kepada sifat-sifat itu, maka capres Anies Baswedan yang paling ideal menurut Kalla.

"Kalau tabligh siapa yang terbaik? Anies. Kalau yang cerdas siapa? Anies. Yang paling amanah? Anies. Paling jujur siapa? Anies. Nah, itu aja pegangannya," ujar Kalla.

Baca juga: Jusuf Kalla: Kawan Kita yang Satu Itu Marah Terus, Bagaimana kalau Dia Debat dengan Kepala Negara Lain?

"Karena kita kan harus mengikuti ilmu Rasulullah. Kalau kawan kita yang satu marah terus, bagaimana kira-kira negara dipimpin oleh orang yang suka marah. Bagaimana kira-kira kalau dia berdebat dengan kepala negara lain, bisa ditonjok kepala negara lain," jelasnya.

Politisi senior Partai Golkar itu kemudian berpesan agar masyarakat hati-hati memilih pemimpin.

Salah satu yang menjadi acuan adalah sikap para capres saat debat ketiga Pilpres 2024 baru-baru ini.

"Jadi, harus hati-hati memilih pemimpin. Kita lihat kemarin malam saja di debat," tegasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com