Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Ratusan Ribu Hektar Lahan Prabowo, JK Akui Sarankan Beli Itu

Kompas.com - 10/01/2024, 16:12 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

SURABAYA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), menceritakan soal kepemilikan lahan calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan JK menanggapi polemik kepemilikan lahan Prabowo yang kembali terungkap saat debat ketiga Pilpres 2024 pada Minggu (7/1/2024).

Awalnya, JK mengaku berteman baik dengan Prabowo. Hingga satu waktu, ia pernah menyarankan Prabowo untuk membeli lahan, yang sebelumnya hendak dijual ke pihak asing.

Baca juga: Seputar HGU, Status Tanah Ratusan Ribu Hektar yang Dikuasai Prabowo

"Dia (Prabowo) mau beli pabrik, datang sama saya. Saya telepon bank-nya: "Hei ini pabrik bisa jual enggak? Berapa harga kira-kira? Dia (Prabowo) datang. Mau dengan harga 150? Oke," kata JK saat berbicara dalam kegiatan pertemuan antara pengusaha dengan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), yang digelar di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (10/1/2024).

"Kau pergi ke Mandiri sekarang, Mandiri mau jual ke orang asing, jangan jual bilang. Ini perusahaan nasional penting," lanjutnya.

Namun, dalam perkembangannya, JK menyebutkan, pabrik yang dibeli itu tidak berjalan hingga kini. Padahal, sudah sejak 20 tahun lalu pabrik itu dibeli.

Baca juga: Pengamat: Prabowo Posisikan Diri Terzalimi Diserang Saat Debat, Mirip SBY

"Sayangnya, barang itu murah tapi tidak jalan sampai sekarang, sudah 20 tahun. Jadi, salah juga dia karena tidak jalani itu. Tanahnya luas," kata JK.

Sehingga, JK menegaskan apa yang disampaikan Prabowo soal kepemilikan lahan memang benar.

"Itu yang cerita kemarin itu benar adanya, dan diakui sama dia karena saya kasih itu. Demi pengusaha pribumi," tambah JK.

Sebelumnya, Prabowo Subianto kembali mengungkit pernyataan capres nomor urut 1 Anies Baswedan terkait kepemilikan lahannya dalam debat ketiga Pilpres 2024.

Prabowo menyatakan bahwa Anies tidak mengerti soal hak guna usaha (HGU).

Baca juga: Meski Umpatan Prabowo Masuk Pidana Pemilu, Timnas Anies-Muhaimin Belum Berencana Lapor ke Bawaslu

“Itu tanah negara saudara, tanah rakyat, tanah bangsa,” kata Prabowo dalam sambutan pada acara konsolidasi relawan se-Provinsi Riau di Gelanggang Olahraga (GOR) Remaja, Pekanbaru, Selasa (9/1/2024).

“Daripada dikuasai orang asing, lebih baik Prabowo yang mengelola,” ujar dia.

"Manakala pemerintah memerlukan, saya segera menyerahkan, enggak usah dibawa debatlah. Anda hanya memperlihatkan ketololan Anda,” tutur Prabowo.

Adapun dalam debat ketiga Pilpres 2024, Minggu (7/1/2024), Anies Baswedan menyebut Prabowo Subianto memiliki lahan 340.000 hektar, sedangkan lebih dari setengah prajurit TNI tidak memiliki rumah dinas.

Kepemilikan lahan 340.000 hektar itu pernah diungkap Presiden Joko Widodo dalam debat Pilpres 2019.

Baca juga: Tanggapi Umpatan Prabowo, Anies: Matur Nuwun, Pak Prabowo

Menurut Anies, ketimpangan antara kekayaan Prabowo dan kesejahteraan prajurit ini bukan persoalan yang seharusnya ditutup-tutupi karena merupakan fakta.

"Tidak ada yang perlu dirahasiakan, Bapak Presiden menyampaikan Bapak punya lahan lebih dari 340.000 hektar sementara TNI kita, prajurit kita lebih dari separuh tidak punya rumah dinas," ujar Anies dalam debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Minggu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com