Badan Pangan Nasional Jamin Bantuan Beras Tak Dipolitisasi Jelang Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menjamin penyaluran bantuan pangan beras tidak dipolitisasi jelang pemilihan umum (Pemilu) tahun ini.

Dia mengatakan, bantuan pangan bebas dari atribut partai politik. Pengadaannya juga murni dari pos belanja negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Enggak, Insya Allah enggak. Kan enggak ada atribut politik," kata Arief saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (9/1/2024).

Arief menyampaikan bahwa pemberian bantuan pangan berupa beras merupakan bukti bahwa negara hadir untuk masyarakat rentan dan miskin. Sebab, bantuan itu murni untuk meringankan beban masyarakat.

Baca juga: Jokowi Perintahkan Penyaluran Bansos Tetap Dilanjutkan Tahun Ini

Selain itu, Arief mengatakan, bantuan pangan sudah disalurkan sejak lama di tahun-tahun sebelumnya. Artinya, penyaluran bukan digencarkan di tahun politik saja.

"Jadi enggak ada politisasi. Ini murni untuk masyarakat dan ini bukan menjelang Pemilu saja, dari tahun kemarin (sudah disalurkan). Dari dulu, dari zaman dulu," ujar Arief.

"Bansos (bantuan sosial) itu bantuan pangan. Anggaran bukan dari Kemensos (Kementerian Sosial)," katanya lagi.

Lebih lanjut, Arief mengungkapkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan agar bantuan tetap disalurkan tahun ini.

Sebab, masyarakat yang masuk dalam kategori penerima bansos membutuhkan bantuan tersebut.

Baca juga: Wapres: Beri Bansos Terus Namanya Melestarikan Kemiskinan

Apalagi, dia mengatakan, musim panen akan bergeser sekitar bulan Mei-Juni karena perubahan iklim.

"Kemudian perintah Pak Presiden, bantuan pangan itu dilanjutkan sampai Maret. Bahkan tadi atas permintaan Menko Perekonomian sampai dengan Juni karena masyarakat di bawah perlu sekali," ujar Arief.

Sebelumnya, calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo meminta penyaluran bansos ke masyarakat tidak dipolitisasi di masa kampanye.

"Jangan dipolitisasi, jangan dipolitisasi, karena itu haknya rakyat begitu ya. Karena kan klaimnya biasa," kata Ganjar saat ditemui di Pasar Rakyat Kebon Agung, Ngesrep, Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Sabtu (30/12/2023).

Baca juga: Istana: Bansos Bersumber dari APBN, Tak Ada Hubungan dengan Pemilu

Ganjar tidak memungkiri bahwa bansos adalah salah satu alat yang dipakai untuk kepentingan politik tertentu akhir-akhir ini.

Menurut Ganjar, penyaluran bansos merupakan hak dan wewenang pemerintah. Penyalurannya pun harus lebih dulu disetujui oleh DPR setelah usulannya disampaikan pembuat kebijakan.

Penyaluran bansos, banyak terpusat di kementerian terkait, yaitu Kemensos.

"Saya kira (penyaluran bansos) baik, tapi biasanya dalam suasana politik, tahun politik seperti ini saling klaim itu menjadi paling kuat. Maka masyarakat perlu tahu bahwa memang bansos itu hak mereka, tinggal penyaluran saja yang diperbaiki," ujar Ganjar.

Baca juga: Anies: Bansos Dibeli dari Uang Pajak, Jangan Pernah Diklaim Bantuan Pribadi