Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Tutup Peluang Ubah Format Debat Pilpres 2024

Kompas.com - 09/01/2024, 16:16 WIB
Vitorio Mantalean,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menutup kemungkinan mengubah format atau menambah durasi debat Pilpres 2024.

Sebelumnya, harapan agar format debat diubah diusulkan Presiden RI Joko Widodo yang menilai debat kedua calon presiden (capres) Minggu (7/1/2024) tidak edukatif dan memungkinkan calon menyerang personal.

Sebagai informasi, hanya ada dua gelaran debat tersisa, yaitu debat kedua calon wakil presiden (cawapres) pada 21 Januari 2024 dan debat ketiga capres pada 10 Februari 2024.

Baca juga: Setuju dengan Jokowi, TKN Prabowo: Format Debat Capres yang Saling Serang Individu Harus Diubah

"Tidak (diubah). Cukup. Cukup itu," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari kepada wartawan pada Selasa (9/1/2024).

"Karena kalau diubah, nanti jadi pertanyaan, kenapa diubah? Karena sudah tiga kali debat, kenapa polanya diubah? Jadi, kalau sudah jadi pola, sudah pakemnya, ya kita ikuti. Kalo ada perubahan pasti akan menimbulkan pertanyaan berikutnya," jelas dia.

Hasyim juga menegaskan bahwa debat yang digelar sudah melalui berbagai pertimbangan. KPU RI juga selalu menggelar rapat koordinasi secara berkala dengan perwakilan tim masing-masing capres-cawapres.


"Model atau bentuk debatnya sudah disepakati. Ada 6 segmen. Segmen pertama visi-misi/program, segmen 2 dan 3 pertanyaan yang telah disiapkan panelis dan kemudian masing-masing calon menjawab, segmen 4 dan 5 adalah pertanyaan masing-masing calon kepada calon yang lain dan dijawab oleh calon, segmen ke-6 penutup," terangnya. 

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku tak melihat substansi visi-misi masing-masing calon presiden pada debat kedua capres yang dihelat di Istora Senayan, Jakarta, dengan tema pertahanan, keamanan, geopolitik, hubungan internasional, politik luar negeri, dan globalisasi.

Ia hanya melihat saling serang antarcapres.

"Yang kelihatan justru saling menyerang, yang sebetulnya gak apa asal kebijakan, asal policy, asal visi, gak apa," kata dia.

Baca juga: Minta Format Debat Pilpres Diperbaiki, Jokowi: Saling Serang Enggak Apa-apa, tapi Soal Kebijakan

"Kalau sudah menyerang personal, pribadi yang tidak ada hubungan dengan konteks debat tadi malam mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan dan lain-lain, saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton, saya kira akan banyak yang kecewa," ujar Jokowi.

Jokowi bilang, format sehat seharusnya bisa diatur lebih baik untuk memunculkan substansi dan gagasan masing-masing calon yang berdebat.

"Sehingga, debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi, ada rambu-rambu, sehingga hidup, saling menyerang gak apa-apa, tapi kebijakan, policy, visinya yang diserang bukan untuk saling menjatuhkan dengan motif-motif personal. Saya kira enggak baik dan enggak mengedukasi," imbuhnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Nasional
Hati-hati, 'Drone' Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Hati-hati, "Drone" Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Nasional
KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

Nasional
KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
2 Koordinator Jemaah Pemegang Visa Non-haji Ditahan, Terancam Denda 50.000 Riyal

2 Koordinator Jemaah Pemegang Visa Non-haji Ditahan, Terancam Denda 50.000 Riyal

Nasional
Alex Marwata Sayangkan Tak Ada Mantan Pimpinan KPK Jadi Anggota Pansel

Alex Marwata Sayangkan Tak Ada Mantan Pimpinan KPK Jadi Anggota Pansel

Nasional
Jokowi Tanggapi Putusan MA yang Buka Jalan Kaesang Maju Pilkada

Jokowi Tanggapi Putusan MA yang Buka Jalan Kaesang Maju Pilkada

Nasional
Jelang Idul Adha, Satgas Polri Pastikan Stok Beras di Sumatera Selatan Aman

Jelang Idul Adha, Satgas Polri Pastikan Stok Beras di Sumatera Selatan Aman

Nasional
Gerindra Sebut Poster Budi Djiwandono-Kaesang Bentuk Aspirasi Rakyat

Gerindra Sebut Poster Budi Djiwandono-Kaesang Bentuk Aspirasi Rakyat

Nasional
Putusan MA Dicurigai Muluskan Jalan Kaesang, PDI-P: Jangan Mengada-ada

Putusan MA Dicurigai Muluskan Jalan Kaesang, PDI-P: Jangan Mengada-ada

Nasional
Dua DPO Kasus “Vina Cirebon” Dihapus, Polri: Buktinya Belum Cukup, Saksi Fiktif

Dua DPO Kasus “Vina Cirebon” Dihapus, Polri: Buktinya Belum Cukup, Saksi Fiktif

Nasional
Politikus PDI-P Sebut Wacana Duet Anies-Ahok Telah Gembos

Politikus PDI-P Sebut Wacana Duet Anies-Ahok Telah Gembos

Nasional
Hari Ke-19 Keberangkatan Haji, 131.513 Jemaah Tiba di Arab Saudi, 24 Wafat

Hari Ke-19 Keberangkatan Haji, 131.513 Jemaah Tiba di Arab Saudi, 24 Wafat

Nasional
Singgung Putusan MK, Pengamat Nilai Putusan MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah Bernuansa Politik

Singgung Putusan MK, Pengamat Nilai Putusan MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah Bernuansa Politik

Nasional
Dua Anggota Pansel Capim KPK merupakan Komisaris BUMN

Dua Anggota Pansel Capim KPK merupakan Komisaris BUMN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com