Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Singgung Alutsista Bekas, Anies: Utang Harus Digunakan Produktif

Kompas.com - 07/01/2024, 20:55 WIB
Irfan Kamil,
Farid Assifa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan berpandangan, tidak ada yang salah dengan pinjaman utang luar negeri demi kepentingan negara.

Menurut Anies, skema utang luar negeri bisa dilakukan dengan cara yang kreatif. Misalnya, terlibatnya pihak swasta. Namun, utang itu harus digunakan secara produktif.

“Utang-utang kita gunakan untuk aktivitas produktif. Jangan utang itu digunakan untuk kegiatan yang non-produktif,” kata Anies dalam debat capres di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024).

Baca juga: Prabowo: Anies Ngomong Barang Bekas, Rupanya Tidak Ngerti Masalah Pertahanan...

Dalam kesempatan itu, Anies menyinggung kebijakan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang menggunakan utang untuk kebutuhan yang tidak produktif.

Eks Gubernur DKI Jakarta ini lantas menyinggung pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) bekas oleh Kementerian yang dipimpin oleh Prabowo Subianto itu.

“Utang dipakai untuk membeli alutsista bekas oleh Kementerian Pertahanan Itu bukan sesuatu yang tepat,” kata Anies.

Diketahui, Kemenhan RI memutuskan membeli 12 jet tempur Mirage 2000-5 bekas dari Angkatan Udara Qatar.

Menhan Prabowo mengatakan, masa pakai Mirage 2000-5 itu masih 15-20 tahun lagi.

"Qatar adalah negara yang sangat kecil. Jadi flying hours-nya masih sedikit. Jadi masih bisa kita pakai mungkin minimal 15 tahun, 20 tahun lagi," ujar Prabowo di hanggar PT Dirgantara Indonesia, Bandung, Kamis (15/6/2023).

Prabowo mengatakan bahwa Mirage 2000-5 yang dibeli Indonesia mempunyai teknologi canggih meski tergolong bekas.

Prabowo mengungkapkan bahwa sebenarnya banyak negara yang mengincar Mirage bekas Qatar.

Baca juga: Ketika Prabowo dan Anies Sempat Berdebat soal Data Kepemilikan Lahan Prabowo...

Namun, ia bersyukur lantaran Indonesia justru berhasil membeli Mirage bekas Qatar.

Faktor kedekatan hubungan kedua negara pun disebut menjadi salah satu alasan keberhasilan pengadaan ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com