Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pakai Sistem "Face Recognition", Menpan-RB Pastikan Seleksi CASN 2024 Bebas Joki

Kompas.com - 05/01/2024, 15:58 WIB
Fika Nurul Ulya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan bahwa seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2024 akan dilengkapi dengan sistem deteksi wajah (face recognition).

Lewat sistem deteksi wajah ini, Azwar Anas mengatakan, seleksi akan bebas joki dan bebas kecurangan yang jasanya dipakai oleh peserta.

"Sekarang kita lengkapi dengan face recognition sehingga dengan demikian tidak bisa lagi ada joki yang akan membantu pelaksanaan tes ini, sehingga setiap warga negara punya hak yang sama," kata Azwar Anas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (5/1/2024).

Dia menyampaikan, seleksi CASN ini juga dilengkapi dengan computer assisted test (CAT) atau metode seleksi dengan komputer.

Baca juga: Pemerintah Buka Seleksi CPNS untuk Lulusan Baru, Sebagian Akan Ditempatkan di IKN

Sistem CAT membuat perekrutan lebih kredibel dan transparan. Nilainya pun bisa dilihat secara real-time atau langsung.

"Sistem rekrutmen sekarang ini menggunakan sistem CAT sehingga nilainya real time. Orang tuanya bisa melihat dari luar," ujar Azwar Anas.

Menurut Azwar Anas, metode serupa juga digunakan untuk seleksi jaksa hingga diplomat. Dia menekankan, lewat metode-metode itu, presisi perekrutan jadi lebih tinggi.

"Ini merupakan lompatan baru dari pemerintah untuk membuat rekrutmen agar kita memutus siklus negatif yang dulu pernah terjadi. Jadi kalau rekrutmennya jelek, maka hasilnya jelek. Pelayanan juga tidak bagus, investasi terganggu, dan ke depan rekrutmen kita akan lakukan dengan sangat baik," katanya.

Baca juga: Rekrutmen CPNS 2024 Diutamakan Fresh Graduate

Lebih lanjut, Azwar Anas mengungkapkan, sistem diklat CASN pun akan diperbaiki. Jika dulu lebih banyak klasikal atau pembelajaran di kelas, maka sistem diklat kali ini mengacu pada sistem Merdeka Belajar.

"Apalagi ASN milenial ini mempunyai karakter yang agak berbeda. Gen Z dan seterusnya telah diadopsi untuk menyesuaikan," ujarnya.

Sebagai informasi, pemerintah akan membuka perekrutan 2.302.543 formasi ASN pada tahun 2024, yang dibagi menjadi 690.822 CASN umum atau fresh graduate dan 1.605.694 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Formasi tersebut dibagi menjadi dua lagi, yaitu untuk kebutuhan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Baca juga: Pemerintah Kembali Buka Seleksi CASN 2024, Ini Prioritas Kebutuhannya

Kebutuhan formasi untuk pemerintah pusat sebanyak 429.1183 formasi, terbagi atas 207.247 CASN umum atau fresh graduate; 15.460 formasi untuk dosen; dan 191.787 untuk tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis.

Kemudian, 221.936 formasi PPPK untuk tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis.

Sedangkan kebutuhan instansi daerah lebih besar dibanding instansi pusat, yaitu sebanyak 1.867.333 formasi. Terdiri dari CASN fresh graduate atau umum sebanyak 483.575 formasi untuk tenaga teknis.

Lalu, sebanyak 1.383.758 PPPK yang terdiri dari tenaga guru sebanyak 419.146 formasi; tenaga kesehatan sebanyak 417.196 formasi; dan tenaga teknis sebanyak 547.416 formasi.

Baca juga: Pemerintah Buka 2,3 Juta Lowongan ASN untuk 2024

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Nasional
Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Nasional
[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

Nasional
Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com