Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggap Hasil Survei Salah, Arsjad Rasjid Pilih Temui Generasi Muda Ngobrol Politik

Kompas.com - 05/01/2024, 15:17 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

PALEMBANG, KOMPAS.com - Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid menyebut hasil survei belakangan tak sesuai dengan realita yang ada, termasuk survei terkait politik Pemilu 2024.

Oleh sebab itu, Arsjad memilih mendengarkan langsung para generasi muda dan masyarakat sebagai masukan untuk calon pemimpin bangsa.

Hal itu dilakukannya saat menghadiri acara Tim Pemenangan Muda (TPM) Ganjar-Mahfud di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (5/1/2024).

"Jadi ada studi, kadang-kadang, survei-survei saya kira salah. Makanya saya ngobrol begini. Kenapa, agar saya mendengar langsung," kata Arsjad dalam diskusi yang digelar di sebuah kafe, Kota Palembang.

Baca juga: Kepada Warga Desa, Arsjad Rasjid Cerita soal Ganjar yang Tak Mau Lupa Pernah Susah

Di hadapan anak muda, Arsjad mengaku tidak percaya akan hasil survei yang menyebut kelompok-kelompok pemuda tidak peduli politik.

Kemudian, ia juga menyinggung soal lapangan pekerjaan yang amat dibutuhkan anak muda. Di sisi lain, anak muda juga perlu disiapkan kemampuannya untuk mengisi lapangan pekerjaan.

"Saya percaya generasi muda Indonesia. Kalau diberikan lapangan pekerjaan, pasti semangat bekerja. Benar enggak sih? Benar," ujarnya.

"Yang kedua, 'Wah yang namanya generasi muda, cuek politik, apolitik'. Saya juga enggak yakin itu. Saya yakin semuanya care pada politik. Benar enggak sih? Benar?" lanjut dia.

Baca juga: Arsjad dan Yenny Wahid Pantau Kampanye Perdana Ganjar-Mahfud lewat Zoom

Lebih lanjut, Arsjad bercerita soal para petani yang mengeluhkan susahnya memperoleh pupuk murah atau subsidi.

Hal itu ia dapat sesudah bertanya apakah benar pupuk saat ini mudah diperoleh.

"Yang bibit bibit semuanya mendapat bibit dengan baik, ternyata waktu saya ke petani petani, di desa, 'Enggak kok, Pak, pupuk susah kok, Pak," tutur dia.

"Nah ternyata kadang-kadang, apa yang ada di survei dengan realita yang ada, sangat berbeda. Belum tentu semuanya ini seperti yang ada," tambah dia.

Terakhir, ia kembali menyinggung generasi muda yang berperan penting memajukan bangsa menuju Indonesia unggul 2045.

Menurut dia, Indonesia memang diuntungkan dengan adanya bonus demografi.

Hanya saja, jelas dia, bonus demografi akan menjadi malapetaka apabila lapangan pekerjaan masih minim di Indonesia.

"Tahu enggak? Bonus demografi itu akan menjadi malapetaka. Malapetaka, bilamana kita tidak bisa melakukan sesuatu. Yang bisa dilakukan apa generasi muda. Apa? Bayangin kalau enggak ada lapangan pekerjaan, bukannya bonus, tapi malapetaka," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com