PKB Minta Masyarakat Kritis, Tak Hubungkan Bansos dengan Capres-Cawapres Tertentu

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hasanuddin Wahid meminta masyarakat penerima bantuan sosial (bansos) bersikap kritis.

Ia berharap agar masyarakat tidak lantas mendukung salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) tertentu karena mendapatkan bansos.

“Bansos namanya sosial, itu berarti buah dari keputusan politik di eksekutif dan legislatif. Oleh karena itu, dari itu harus betul-betul tepat sasaran, dan tidak boleh diklaim oleh salah satu pihak,” kata Hasanuddin pada Kompas.com, Kamis (4/1/2024).

“Yang kita hindari dari pemberian bansos itu adalah politisasinya,” ujarnya lagi.

Baca juga: Anies: Bansos Dibeli dari Uang Pajak, Jangan Pernah Diklaim Bantuan Pribadi

Hasanuddin mengatakan, bansos bukan hanya hasil kerja pemerintah tetapi juga perjuangan para anggota DPR RI.

Pasalnya, kebijakan maupun besaran yang diterima masyarakat disepakati bersama oleh kedua lembaga tersebut.

Di sisi lain, Hasanuddin menekankan agar masyarakat harus berpikir bahwa bansos itu merupakan haknya. Bukan program yang dikucurkan karena urusan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Masyarakat harus dikasih tahu bahwa itu hak mereka. Mereka berhak dapat bansos ada atau tidak ada pilpres mereka berhak dapat bansos,” katanya.

Baca juga: PKB Yakin Suara Anies-Muhaimin Akan Lebih Besar Saat Pencoblosan

Terakhir, ia menekankan jangan ada pihak yang menekan masyarakat untuk memilih pasangan calon (paslon) tertentu dalam proses penyaluran bansos.

Menurut Hasanuddin, masyarakat penerima bansos harus tetap dijamin haknya untuk memilih siapa pun figur yang didukung baik pada pilpres maupun pemilihan legislatif (pileg).

“Tidak boleh mereka merasa ketakutan dan kemudian merasa bahwa oh ini karena jeripayah seseorang. Enggak bisa. Wong itu duitnya rakyat kok, duitnya mereka kok,” ujarnya.

Baca juga: Bandingkan Program Bansos Ganjar dengan Makan Siang Prabowo, PDI-P Singgung Soal Kemampuan Anggaran

Diketahui pemberian bansos oleh pemerintah menjadi sorotan beberapa hari ini.

Pasalnya, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud MD meminta agar pemerintah menunda pemberian bansos sampai Pilpres 2024 selesai.

Hal itu diminta agar bansos tidak dipakai sebagai alat untuk menghimpun dukungan pada paslon tertentu.

Sementara itu, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga meminta agar tak ada politisasi dalam proses pemberian bansos.

Kubu Istana pun telah memberikan jawaban bahwa pengucuran bansos tak ada kaitannya dengan pemilu karena sumbernya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Loyalitas Basis Pemilih PKB, PDI-P, Golkar dan Gerindra Paling Tinggi