Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sindir Profesionalisme KPU, Ganjar: Penyelenggara Pemilu Kok Minta Maaf Terus

Kompas.com - 04/01/2024, 13:36 WIB
Vitorio Mantalean,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

BLORA, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menyindir profesionalisme Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang melakukan sejumlah tindakan kontroversial baru-baru ini.

Beberapa tindakan itu kemudian menjadi temuan dugaan pelanggaran oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.

"KPU penyelenggara (pemilu), kok berkali-kali minta maaf terus ya?" kata Ganjar kepada wartawan di Blora, Jawa Tengah, Kamis (4/1/2024).

"Kalau minta maaf terus nanti kredibilitasnya akan dipertanyakan lho," ujar Mantan Gubernur Jawa Tengah ini lagi.

Baca juga: Jokowi Sebut Pupuk Subsidi Langka karena Perang Rusia-Ukraina, Ganjar: Ada Bahan dari Negara Lain Kok

Politikus PDI-P itu lantas menyinggung soal kejadian teranyar, yaitu pengiriman surat suara secara prematur di luar jadwal kepada para pemilih di Taiwan, dan penyelenggaraan simulasi pencoblosan dengan hanya dua pasang calon presiden di atas kertas surat suara.

Ganjar menyinggung bahwa tindakan KPU seharusnya diawasi dengan lebih baik.

"Sebenarnya semua yang keluar dari KPU kita minta ada yang melakukan supervisi agar tidak terjadi kesalahan dan (agar) mereka akan memperbaiki itu," kata Ganjar.

"Maka profesionalismenya meski ditunjukkan lagi," ujarnya melanjutkan.

Baca juga: KPU Sebut PPLN Taiwan Mulai Kirimkan Surat Suara, Sebelumnya Dianggap Rusak

Dalam kasus Taiwan, KPU telah menegaskan bahwa 62.000 lebih surat suara yang dikirim di luar ketentuan akan dianggap tidak sah/rusak.

Mereka mengakui bahwa langkah itu merupakan kebijakan sepihak Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Taiwan untuk mengantisipasi hambatan akibat libur Tahun Baru Imlek dan menyesuaikan kondisi demografis WNI di Taiwan yang mayoritas pekerja migran.

Sementara itu, dalam kasus surat suara, KPU mengaku khilaf dan menyebutkan bahwa surat suara simulasi itu adalah dummy dan terjadi akibat human error yang tidak disengaja.

KPU mengklaim telah memerintahkan agar simulasi dengan dummy surat suara itu dihentikan sejak 29 Desember 2023.

Baca juga: Temui Relawan hingga Partai Pengusung di Blora, Ganjar: Kalau Dihalang-halangi, Tabrak

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali, Panglima Agus Minta Bais TNI Mitigasi Ancaman

Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali, Panglima Agus Minta Bais TNI Mitigasi Ancaman

Nasional
Kisah Ayu, Bidan Dompet Dhuafa yang Bantu Persalinan Saat Karhutla 

Kisah Ayu, Bidan Dompet Dhuafa yang Bantu Persalinan Saat Karhutla 

Nasional
Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

Nasional
Jokowi Bagikan 10.300 Sertifikat Tanah Hasil Redistribusi di Banyuwangi

Jokowi Bagikan 10.300 Sertifikat Tanah Hasil Redistribusi di Banyuwangi

Nasional
TNI AL Latihan Pendaratan Amfibi di Papua Barat, Libatkan 4 Kapal Perang

TNI AL Latihan Pendaratan Amfibi di Papua Barat, Libatkan 4 Kapal Perang

Nasional
Tengah Fokus Urus Pilkada, Cak Imin Bilang Jatim Bakal Ada Kejutan

Tengah Fokus Urus Pilkada, Cak Imin Bilang Jatim Bakal Ada Kejutan

Nasional
Targetkan Sertifikasi 126 Juta Bidang Tanah, Jokowi: Presiden Baru Tinggal Urus Sisanya, Paling 3-6 Juta

Targetkan Sertifikasi 126 Juta Bidang Tanah, Jokowi: Presiden Baru Tinggal Urus Sisanya, Paling 3-6 Juta

Nasional
BNPT Apresiasi 18 Pengelola Objek Vital Strategis dan Transportasi

BNPT Apresiasi 18 Pengelola Objek Vital Strategis dan Transportasi

Nasional
Kemenpan-RB Harapkan Pendaftaran CASN Segera Dibuka, Instansi Diminta Kebut Isi Rincian Formasi

Kemenpan-RB Harapkan Pendaftaran CASN Segera Dibuka, Instansi Diminta Kebut Isi Rincian Formasi

Nasional
Pimpinan MPR Minta Pemerintah Tak Ragu Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

Pimpinan MPR Minta Pemerintah Tak Ragu Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Penyidik KPK Bawa 3 Koper dan 1 Ransel Usai Geledah Ruangan Kesetjenan DPR

Penyidik KPK Bawa 3 Koper dan 1 Ransel Usai Geledah Ruangan Kesetjenan DPR

Nasional
Hakim MK Ceramahi Kuasa Hukum Partai Aceh karena Telat Revisi Permohonan

Hakim MK Ceramahi Kuasa Hukum Partai Aceh karena Telat Revisi Permohonan

Nasional
Beri Pesan ke Timnas U-23, Wapres: Lupakan Kekalahan dari Uzbekistan, Kembali Semangat Melawan Irak

Beri Pesan ke Timnas U-23, Wapres: Lupakan Kekalahan dari Uzbekistan, Kembali Semangat Melawan Irak

Nasional
KPK Sebut Bupati Mimika Akan Datang Menyerahkan Diri jika Punya Iktikad Baik

KPK Sebut Bupati Mimika Akan Datang Menyerahkan Diri jika Punya Iktikad Baik

Nasional
Jokowi: 'Feeling' Saya Timnas U-23 Bisa Masuk Olimpiade

Jokowi: "Feeling" Saya Timnas U-23 Bisa Masuk Olimpiade

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com