JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin menyebut, jalannya Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 menyebabkan konsentrasi kerja jajaran Kabinet Indonesia Maju berkurang.
Sebab, ada menteri yang maju sebagai calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), ada pula yang menjadi bagian dari tim sukses (timses).
Dua menteri yang berkontestasi, yakni, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto sebagai capres, lalu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang maju sebagai cawapres.
“Saya kira itu pasti ya, pasti (konsentrasi kerja) berkurang. Pasti orang terbagi ke sana, ke sini,” kata Ma’ruf dalam program Satu Meja Kompas TV, dikutip Jumat (29/12/2023).
Meski begitu, Ma’ruf bilang, situasi ini belum tentu mengganggu kinerja kabinet. Katanya, sejauh ini rapat kabinet berjalan dengan normal.
Berbagai pekerjaan dilaksanakan dengan baik oleh para menteri, pun dilaporkan ke presiden dan wakil presiden.
Baca juga: Menanti Putusan DKPP: Problematika Etik Hantui Pilpres 2024
Menurut Ma’ruf, perlu dilakukan evaluasi mendalam untuk mengetahui dampak dari keterlibatan para menteri di pilpres dengan kinerja masing-masing.
“Kinerjanya terganggu enggak, itu yang perlu data, perlu hitung-hitungannya,” ujarnya.
Ma’ruf menilai, ada dua hal penting yang harus diperhatikan kaitannya dengan menteri maju pilpres. Pertama, apakah menteri tersebut tetap bekerja dengan baik selama tahapan pemilihan berjalan.
Kedua, apakah ada indikasi menteri itu menyalahgunakan jabatan atau terindikasi menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye.
Jika hasil evaluasi menunjukkan ada persoalan mengenai menteri yang maju pilpres, ke depan, kata Ma’ruf, tak menutup kemungkinan aturan soal cuti menteri direvisi. Sehingga, menteri yang berkontestasi di pilpres wajib mengundurkan diri.
“Kalau ternyata hasil evaluasi itu justru (aturan) banyak dilanggar, maka sebaiknya kembali saja seperti dulu, (menteri maju pilpres) mundur,” ujar Ma’ruf.
“Supaya tidak ada pelanggaran ke mana-mana, tidak ada pekerjaan yang dikorbankan atau dia menyalahgunakan jabatan,” katanya.
Lebih lanjut, Ma’ruf meminta masyarakat turut memantau jalannya Pilpres 2024. Termasuk, mengawasi para menteri yang ikut berkontestasi.
“Apakah dia menjalankan sesuai peraturan, kapan dia harus cuti ketika kampanye, kapan dia sebagai pejabat untuk tidak menyalahgunakan jabatannya, saya kira itu pengawasannya harus dari publik,” tuturnya.