Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Heryadi Silvianto
Dosen FIKOM UMN

Pengajar di FIKOM Universitas Multimedia Nusantara (UMN) dan praktisi kehumasan.

Pasca Debat, Kita Berdebat

Kompas.com - 28/12/2023, 13:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

DEBAT calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) merupakan salah satu instrumen penting dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2024.

Debat ini menjadi kesempatan bagi para kandidat untuk menyampaikan gagasan dan program mereka kepada publik.

Selain itu, debat juga menjadi sarana bagi publik untuk menilai kapasitas dan kinerja para kandidat.

Dalam dua kali penyelenggaraan debat capres dan cawapres Pemilu 2024, kita bisa melihat diskusi yang terjadi pada ruang formal tersebut memunculkan diskusi di ruang publik.

Publik menanggapi mulai dari penampilan, gagasan hingga strategi komunikasi yang dilakukan oleh setiap kandidat.

Debat capres perdana mengusung tema Pemerintahan, Hukum, HAM, Pemberantasan Korupsi, Penguatan Demokrasi, Peningkatan Layanan Publik, dan Kerukunan Warga.

Kemudian perbincangan publik muncul dari apa yang disampaikan dalam debat terkait kemunduran demokrasi, kontroversi putusan MK, pergerakan angin, hingga istilah "wakanda no more, Indonesia Forever".

Sementara debat kedua untuk cawapres tema resmi KPU terkait Ekonomi (Ekonomi Kerakyatan, Ekonomi Digital), Keuangan, Investasi, Pajak, Perdagangan, Pengelolaan APBN-APBD, Infrastruktur, dan Perkotaan.

Kemudian perbincangan publik pascadebat muncul sejumlah isu seperti hilirisasi digital, SGIE, tax ratio, hingga target 40 kota setara Jakarta.

Debat, aksi, dan reaksi

Dari dua debat tersebut kita melihat apa yang menjadi agenda penyelenggara tidak seluruhnya dapat dibahas oleh kandidat karena keterbatasan waktu dan sistematika pengambilan tema secara acak.

Sehingga kupasan setiap tema tidak bisa mendalam dan terjadi perbincangan yang ketat antarkandidat. Bahkan, jika dicermati ada stagnasi atau ekplorasi dalam dua debat terkait Proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) terbaru menunjukkan, 72,5 persen responden mengaku tertarik menonton debat capres dan cawapres yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dari proporsi responden tersebut, mayoritas atau 40,3 persen responden mengatakan mereka tertarik menonton debat capres-cawapres karena ingin lebih mengenal visi dan misi, serta program yang ditawarkan calon.

Debat capres dan cawapres memang ditujukan untuk mengupas gagasan besar hingga kemudian publik mendapatkan kecukupan informasi yang dapat dijadikan pijakan dalam menentukan pilihan.

Namun, tak bisa dipungkiri, debat capres dan cawapres juga memicu diskusi publik yang lebih luas. Diskusi ini bisa berupa diskusi yang bersifat emosional, maupun diskusi rasional.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com