Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Heryadi Silvianto
Dosen FIKOM UMN

Pengajar di FIKOM Universitas Multimedia Nusantara (UMN) dan praktisi kehumasan.

Pasca Debat, Kita Berdebat

Kompas.com - 28/12/2023, 13:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

DEBAT calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) merupakan salah satu instrumen penting dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2024.

Debat ini menjadi kesempatan bagi para kandidat untuk menyampaikan gagasan dan program mereka kepada publik.

Selain itu, debat juga menjadi sarana bagi publik untuk menilai kapasitas dan kinerja para kandidat.

Dalam dua kali penyelenggaraan debat capres dan cawapres Pemilu 2024, kita bisa melihat diskusi yang terjadi pada ruang formal tersebut memunculkan diskusi di ruang publik.

Publik menanggapi mulai dari penampilan, gagasan hingga strategi komunikasi yang dilakukan oleh setiap kandidat.

Debat capres perdana mengusung tema Pemerintahan, Hukum, HAM, Pemberantasan Korupsi, Penguatan Demokrasi, Peningkatan Layanan Publik, dan Kerukunan Warga.

Kemudian perbincangan publik muncul dari apa yang disampaikan dalam debat terkait kemunduran demokrasi, kontroversi putusan MK, pergerakan angin, hingga istilah "wakanda no more, Indonesia Forever".

Sementara debat kedua untuk cawapres tema resmi KPU terkait Ekonomi (Ekonomi Kerakyatan, Ekonomi Digital), Keuangan, Investasi, Pajak, Perdagangan, Pengelolaan APBN-APBD, Infrastruktur, dan Perkotaan.

Kemudian perbincangan publik pascadebat muncul sejumlah isu seperti hilirisasi digital, SGIE, tax ratio, hingga target 40 kota setara Jakarta.

Debat, aksi, dan reaksi

Dari dua debat tersebut kita melihat apa yang menjadi agenda penyelenggara tidak seluruhnya dapat dibahas oleh kandidat karena keterbatasan waktu dan sistematika pengambilan tema secara acak.

Sehingga kupasan setiap tema tidak bisa mendalam dan terjadi perbincangan yang ketat antarkandidat. Bahkan, jika dicermati ada stagnasi atau ekplorasi dalam dua debat terkait Proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) terbaru menunjukkan, 72,5 persen responden mengaku tertarik menonton debat capres dan cawapres yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dari proporsi responden tersebut, mayoritas atau 40,3 persen responden mengatakan mereka tertarik menonton debat capres-cawapres karena ingin lebih mengenal visi dan misi, serta program yang ditawarkan calon.

Debat capres dan cawapres memang ditujukan untuk mengupas gagasan besar hingga kemudian publik mendapatkan kecukupan informasi yang dapat dijadikan pijakan dalam menentukan pilihan.

Namun, tak bisa dipungkiri, debat capres dan cawapres juga memicu diskusi publik yang lebih luas. Diskusi ini bisa berupa diskusi yang bersifat emosional, maupun diskusi rasional.

Diskusi emosional biasanya muncul dalam konteks perdebatan yang bersifat sengit atau panas tentang isu-isu sensitif seperti agama, ras, atau gender. Biasanya ditandai dengan munculnya emosi-emosi negatif seperti emosi, kekhawatiran, atau kecurigaan.

Pada akhirnya diskusi seperti ini rentan memicu polarisasi dan konflik di masyarakat.

Diskusi rasional biasanya muncul dalam konteks perdebatan yang bersifat konstruktif. Misalnya, perdebatan tentang isu-isu kebijakan publik, indikator dan data.

Diskusi rasional biasanya ditandai munculnya emosi-emosi positif seperti optimisme, harapan, atau keingintahuan. Diskusi ini bisa mendorong masyarakat untuk berpikir kritis dan mencari informasi yang lebih mendalam.

Meta komunikasi debat

Meta komunikasi debat adalah komunikasi yang membahas tentang komunikasi itu sendiri. Dalam konteks debat, meta komunikasi dapat berupa komentar atau analisis terhadap cara para kandidat menyampaikan argumennya, strategi komunikasi yang mereka gunakan, atau isu-isu yang mereka bahas.

Meta komunikasi debat dapat dilakukan oleh publik, media massa, atau para kandidat itu sendiri. Publik dapat memberikan komentar atau analisis terhadap debat melalui media sosial, media massa, atau forum-forum diskusi.

Media massa juga dapat memberikan analisis terhadap debat dalam bentuk berita, opini, atau analisis.

Para kandidat dapat memberikan komentar atau analisis terhadap debat dalam bentuk pernyataan pers, wawancara, atau media sosial.

Meta komunikasi debat yang bersifat positif dapat membantu untuk meningkatkan kualitas debat. Misalnya, komentar yang memberikan pujian terhadap cara para kandidat berkomunikasi secara santun dan konstruktif.

Sementara itu, meta komunikasi debat yang bersifat negatif dapat mengganggu jalannya debat. Misalnya, komentar yang bersifat menyerang atau menjatuhkan salah satu kandidat.

Meta komunikasi debat dapat menjadi penting untuk para kandidat memastikan bahwa forum tersebut dapat berjalan secara efektif dan produktif dalam memengaruhi pemilih.

Misalnya, komunikasi tentang tujuan dan sasaran debat dapat membantu pasangan capres cawapres untuk tetap fokus pada tujuan debat.

Komunikasi tentang aturan dan tata cara debat dapat membantu kandidat untuk mengikuti aturan debat secara adil. Komunikasi tentang strategi dan taktik debat dapat membantu kandidat untuk menyajikan argumen mereka secara efektif.

Adapun Meta komunikasi debat dapat memiliki beberapa fungsi bagi pemilih. Pertama, meningkatkan pemahaman publik tentang debat.

Meta komunikasi dapat membantu publik untuk memahami cara kerja debat, strategi komunikasi yang digunakan oleh para kandidat, dan isu-isu yang dibahas.

Kedua, meningkatkan partisipasi publik dalam debat. Meta komunikasi dapat mendorong publik untuk terlibat dalam diskusi tentang debat dan memberikan tanggapannya.

Ketiga, meningkatkan kualitas debat. Meta komunikasi dapat memberikan umpan balik bagi para kandidat untuk meningkatkan kualitas debat pada masa depan.

Pascadebat capres dan cawapres, kita akan memasuki fase baru dalam proses demokrasi. Fase ini ditandai dengan munculnya diskusi publik yang lebih luas dan beragam.

Diskusi ini bisa menjadi ajang bagi publik untuk saling bertukar informasi, gagasan, menguji kredibilitas dan komitmen para kandidat.

Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terlibat dalam diskusi publik pascadebat capres dan cawapres. Dengan terlibat dalam diskusi publik, kita bisa berperan aktif dalam proses demokrasi dan menentukan masa depan bangsa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com