Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Debat Cawapres, Gibran Akan Jadi yang Pertama Paparkan Visi Misi

Kompas.com - 21/12/2023, 16:56 WIB
Vitorio Mantalean,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memastikan format debat perdana calon wakil presiden (cawapres) tak berbeda dengan debat perdana calon presiden (capres) yang sudah lebih dulu dihelat.

Perbedaan hanya pada calon yang akan mengawali perdebatan dengan paparan visi-misi.

Cawapres nomor urut 2 sekaligus putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, akan mengawali paparan visi-misi.

Baca juga: Tema Debat Kedua soal Ekonomi, TKN Klaim Gibran Unggul Dibandingkan Cawapres Lain 

"Pada debat kemarin, urutan penyampaian visi-misi dimulai dari capres nomor urut 1. Di debat cawapres nanti akan dimulai dari cawapres nomor urut 2," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dalam jumlah pers, Kamis (21/12/2023).


"Ketika debat ketiga (visi-misi) akan disampaikan capres nomor urut 3. Begitu keempat, kembali lagi ke 1," ujarnya.

Debat perdana cawapres pada Jumat (22/12/2023) malam nanti bakal mengangkat tema ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, pajak, tata kelola APBN dan APBD, investasi, perdagangan, infrastruktur, dan perkotaan.

Baca juga: TKN Fanta Yakin Gibran Bisa Hadapi Cak Imin dan Mahfud MD Saat Debat

Debat diselenggarakan di Jakarta Convention Center (JCC) akan dimoderatori Pemimpin Redaksi Detiknews Alfito Deannova Ginting dan news anchor Kompas TV Liviana Cherlisa.

Ada enam segmen dalam debat tersebut, satu segmen untuk pemaparan visi-misi, dua segmen untuk menjawab pertanyaan yang disusun oleh panelis, dua segmen untuk saling tanya-jawab antarkandidat, dan satu segmen penutup.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com