Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenlu Nyatakan Tak Ada WNI Jadi Korban Gempa di China

Kompas.com - 20/12/2023, 21:11 WIB
Fika Nurul Ulya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Judha Nugraha menyatakan, tidak ada warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban dari gempa berkekuatan magnitudo 6,2 di dua provinsi di China.

Informasi ini didapat setelah Kemenlu berkoodinasi dengan KBRI Beijing.

KBRI Beijing pun melakukan koordinasi dengan otoritas setempat dan komunitas masyarakat yang ada di dua provinsi tempat gempa terjadi.

"Hingga saat ini tidak ada informasi mengenai WNI yang menjadi korban," kata Judha di kawasan Agus Salim, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (20/12/2023).

Baca juga: Gempa China 2023 Terkuat dalam 9 Tahun, 155.000 Bangunan Rusak

Berdasarkan catatan Lapor Diri KBRI Beijing, ada 4 WNI yang tercatat tinggal di sana.

Sementara itu, Juru Bicara Kemenlu, Lalu Muhammad Iqbal menuturkan, KBRI Beijing terus berkomunikasi intensif dengan masyarakat di provinsi tersebut untuk memantau informasi terkini.

"Kami menyampaikan ucapan belasungkawa atas gempa yang terjadi di dua provinsi China," ucap Iqbal.

Sebelumnya diberitakan, gempa berkekuatan magnitudo (M) 6,2 mengguncang provinsi barat laut Gansu, China, Senin (18/12/2023), pada pukul 23.59 waktu setempat.

Dilansir dari Reuters, hingga Selasa (19/12/2023) pukul 10.10 WIB, tercatat gempa ini menewaskan 111 orang dan melukai lebih dari 230 orang.

Baca juga: Update Gempa China: 127 Orang Tewas, Warga Selamat Hadapi -17 Derajat Celsius

Gempa tersebut melanda daerah Jishishan di provinsi barat laut Gansu, China pada kedalaman 10 km (6,2 mil), menurut Pusat Jaringan Gempa Bumi China (CENC). Analisis awal menunjukkan bahwa gempa tersebut merupakan gempa dengan tipe sesar naik.

Gempa yang terjadi di Gansu ini merupakan salah satu dari tiga gempa berkekuatan di atas magnitudo 6 sejak tahun 1900.


Sebanyak sembilan gempa susulan berkekuatan M 3,0 ke atas tercatat pada Selasa pagi, dua di antaranya berkekuatan M 4,0, kata CENC.

Komisi nasional China untuk pencegahan, pengurangan, dan bantuan bencana telah mengumumkan keadaan darurat bantuan bencana tingkat IV.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com