Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Dinilai Berpeluang Merapat ke Golkar, Tak Ada Hambatan Politik

Kompas.com - 20/12/2023, 10:34 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, terbuka peluang bagi Presiden Joko Widodo merapat ke Partai Golkar.

Apalagi, baru-baru ini Jokowi mengaku nyaman dengan Golkar, pun partai beringin terbuka untuk Kepala Negara.

“Peluang Jokowi mendekat ke Golkar tentu terbuka. Praktis tidak ada hambatan ideologis maupun politik jika Jokowi dan keluarganya akan merapat ke Golkar,” kata Umam kepada Kompas.com, Rabu (20/12/2023).

Umam mengatakan, pascahubungan Presiden dengan partainya kini, PDI Perjuangan, renggang, Jokowi dan keluarga memang tampak hangat dengan Golkar.

Bahkan, sempat beredar kabar bahwa putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, bakal “dikuningkan”. Isu ini berembus kencang ketika Gibran diumumkan sebagai calon wakil presiden (cawapres) pendamping calon presiden (capres) Prabowo Subianto.

Baca juga: Dasi Kuning, Rasa Nyaman Jokowi, dan Sinyal Gabung ke Partai Golkar

Namun, Umam berpandangan, Jokowi dan keluarga tak ingin terburu-buru mengambil langkah politik. Manuver Jokowi bergantung pada dinamika politik ke depan.

“Sambil wait and see, menanti perkembangan dinamika politik ke depan supaya tidak memicu serangan politik yang lebih dahsyat dari PDI-P,” ujarnya.

Umam menduga, Jokowi akan cenderung “bermain aman”. Meski kini renggang, mantan Gubernur DKI Jakarta itu diyakini bakal mencari peluang untuk memperbaiki hubungan dengan PDI-P.

Peluang rujuk antara Jokowi dan PDI-P pun dinilai masih terbuka, bergantung pada hasil Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

“Kemarahan di internal PDI-P bisa saja mereda ketika mereka dibenturkan dengan kenyataan hasil pilpres nanti, terutama jika pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang PDI-P usung ternyata tidak sekompetitif yang dibayangkan sebelumnya,” kata Umam.

“Di situlah ruang negosiasi PDI-P dengan lingkaran Jokowi akan terjadi,” tuturnya.

Namun demikian, jika konsolidasi antara Jokowi dan PDI-P ke depan menemui jalan buntu, menurut Umam, terbuka peluang buat Jokowi berpindah haluan ke Partai Golkar atau Partai Gerindra.

Opsi ini memungkinkan mengingat kedekatan Jokowi dengan Golkar ataupun Gerindra yang dipimpin oleh Prabowo Subianto.

“Jokowi bisa menjadikan Gerindra sebagai opsi sebagai ‘trade off’ (kompensasi) dengan Prabowo jika ia terpilih sebagai presiden mendatang,” kata Umam.

“Sedangkan Gibran bisa diarahkan ke Golkar, supaya sebaran kekuatan politiknya lebih merata dan tidak terkonsentrasi di satu titik kekuatan politik yang sama,” lanjut dosen Universitas Paramadina itu.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com