Salin Artikel

Jokowi Dinilai Berpeluang Merapat ke Golkar, Tak Ada Hambatan Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, terbuka peluang bagi Presiden Joko Widodo merapat ke Partai Golkar.

Apalagi, baru-baru ini Jokowi mengaku nyaman dengan Golkar, pun partai beringin terbuka untuk Kepala Negara.

“Peluang Jokowi mendekat ke Golkar tentu terbuka. Praktis tidak ada hambatan ideologis maupun politik jika Jokowi dan keluarganya akan merapat ke Golkar,” kata Umam kepada Kompas.com, Rabu (20/12/2023).

Umam mengatakan, pascahubungan Presiden dengan partainya kini, PDI Perjuangan, renggang, Jokowi dan keluarga memang tampak hangat dengan Golkar.

Bahkan, sempat beredar kabar bahwa putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, bakal “dikuningkan”. Isu ini berembus kencang ketika Gibran diumumkan sebagai calon wakil presiden (cawapres) pendamping calon presiden (capres) Prabowo Subianto.

Namun, Umam berpandangan, Jokowi dan keluarga tak ingin terburu-buru mengambil langkah politik. Manuver Jokowi bergantung pada dinamika politik ke depan.

“Sambil wait and see, menanti perkembangan dinamika politik ke depan supaya tidak memicu serangan politik yang lebih dahsyat dari PDI-P,” ujarnya.

Umam menduga, Jokowi akan cenderung “bermain aman”. Meski kini renggang, mantan Gubernur DKI Jakarta itu diyakini bakal mencari peluang untuk memperbaiki hubungan dengan PDI-P.

Peluang rujuk antara Jokowi dan PDI-P pun dinilai masih terbuka, bergantung pada hasil Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

“Kemarahan di internal PDI-P bisa saja mereda ketika mereka dibenturkan dengan kenyataan hasil pilpres nanti, terutama jika pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang PDI-P usung ternyata tidak sekompetitif yang dibayangkan sebelumnya,” kata Umam.

“Di situlah ruang negosiasi PDI-P dengan lingkaran Jokowi akan terjadi,” tuturnya.

Opsi ini memungkinkan mengingat kedekatan Jokowi dengan Golkar ataupun Gerindra yang dipimpin oleh Prabowo Subianto.

“Jokowi bisa menjadikan Gerindra sebagai opsi sebagai ‘trade off’ (kompensasi) dengan Prabowo jika ia terpilih sebagai presiden mendatang,” kata Umam.

“Sedangkan Gibran bisa diarahkan ke Golkar, supaya sebaran kekuatan politiknya lebih merata dan tidak terkonsentrasi di satu titik kekuatan politik yang sama,” lanjut dosen Universitas Paramadina itu.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku nyaman dalam hubungannya dengan Partai Golkar. Golkar pun tak menampik bahwa ada sinyal Jokowi hendak bergabung.

Isu ini bermula ketika Jokowi mengenakan dasi berwarna kuning, warna yang menjadi identitas Partai Golkar, saat hendak berangkat kunjungan kerja ke Jepang pada Sabtu, 16 Desember 2023.

Dasi kuning yang dikenakan Jokowi mencuri perhatian karena Kepala Negara terbilang jarang mengenakan dasi warna tersebut.

“Kalau soal nyaman itu bagaimana, Pak? Nyaman enggak, Pak?" tanya wartawan ke Jokowi usai Presiden meresmikan Jembatan Otista di Bogor, Selasa (19/12/2023).

“Nyaman," jawab Jokowi yang langsung disambung tawanya.

Terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin tidak memungkiri bahwa partainya merasakan ada sinyal Jokowi hendak bergabung. Namun, Nurul menegaskan bahwa belum ada pembicaraan formal terkait hal itu dan Golkar hanya menunggu dinamika yang berjalan.

“Setahu saya belum ada pembicaraan resmi, namun sinyal-sinyal untuk itu terasa di kami, kita tunggu saja," ujar Nurul kepada Kompas.com, Selasa.

Adapun hubungan Jokowi dengan PDI-P renggang usai putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi cawapres Koalisi Indonesia Maju pendamping capres Prabowo Subianto pada Pemilu 2024.

https://nasional.kompas.com/read/2023/12/20/10345531/jokowi-dinilai-berpeluang-merapat-ke-golkar-tak-ada-hambatan-politik

Terkini Lainnya

Anak SYL Minta Uang Rp 111 Juta ke Pejabat Kementan untuk Bayar Aksesoris Mobil

Anak SYL Minta Uang Rp 111 Juta ke Pejabat Kementan untuk Bayar Aksesoris Mobil

Nasional
PKB Mulai Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Kepala Daerah

PKB Mulai Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Kepala Daerah

Nasional
SYL Mengaku Tak Pernah Dengar Kementan Bayar untuk Dapat Opini WTP BPK

SYL Mengaku Tak Pernah Dengar Kementan Bayar untuk Dapat Opini WTP BPK

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Lembaga Penyiaran Berlangganan Punya 6 Kewajiban

Draf RUU Penyiaran: Lembaga Penyiaran Berlangganan Punya 6 Kewajiban

Nasional
Draf RUU Penyiaran Wajibkan Penyelenggara Siaran Asing Buat Perseroan

Draf RUU Penyiaran Wajibkan Penyelenggara Siaran Asing Buat Perseroan

Nasional
Draf RUU Penyiaran Atur Penggabungan RRI dan TVRI

Draf RUU Penyiaran Atur Penggabungan RRI dan TVRI

Nasional
[POPULER NASIONAL] 'Curhat' Agus Rahardjo saat Pimpin KPK | Banjir Bandang di Sumbar Tewaskan Lebih dari 40 Orang

[POPULER NASIONAL] "Curhat" Agus Rahardjo saat Pimpin KPK | Banjir Bandang di Sumbar Tewaskan Lebih dari 40 Orang

Nasional
Tanggal 16 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 16 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pedangdut Nayunda Nabila Irit Bicara Usai Diperiksa Jadi Saksi TPPU SYL

Pedangdut Nayunda Nabila Irit Bicara Usai Diperiksa Jadi Saksi TPPU SYL

Nasional
KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

Nasional
Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Nasional
Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Nasional
BNPB: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

BNPB: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

Nasional
Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke