Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Dinilai Berpeluang Merapat ke Golkar, Tak Ada Hambatan Politik

Kompas.com - 20/12/2023, 10:34 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, terbuka peluang bagi Presiden Joko Widodo merapat ke Partai Golkar.

Apalagi, baru-baru ini Jokowi mengaku nyaman dengan Golkar, pun partai beringin terbuka untuk Kepala Negara.

“Peluang Jokowi mendekat ke Golkar tentu terbuka. Praktis tidak ada hambatan ideologis maupun politik jika Jokowi dan keluarganya akan merapat ke Golkar,” kata Umam kepada Kompas.com, Rabu (20/12/2023).

Umam mengatakan, pascahubungan Presiden dengan partainya kini, PDI Perjuangan, renggang, Jokowi dan keluarga memang tampak hangat dengan Golkar.

Bahkan, sempat beredar kabar bahwa putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, bakal “dikuningkan”. Isu ini berembus kencang ketika Gibran diumumkan sebagai calon wakil presiden (cawapres) pendamping calon presiden (capres) Prabowo Subianto.

Baca juga: Dasi Kuning, Rasa Nyaman Jokowi, dan Sinyal Gabung ke Partai Golkar

Namun, Umam berpandangan, Jokowi dan keluarga tak ingin terburu-buru mengambil langkah politik. Manuver Jokowi bergantung pada dinamika politik ke depan.

“Sambil wait and see, menanti perkembangan dinamika politik ke depan supaya tidak memicu serangan politik yang lebih dahsyat dari PDI-P,” ujarnya.

Umam menduga, Jokowi akan cenderung “bermain aman”. Meski kini renggang, mantan Gubernur DKI Jakarta itu diyakini bakal mencari peluang untuk memperbaiki hubungan dengan PDI-P.

Peluang rujuk antara Jokowi dan PDI-P pun dinilai masih terbuka, bergantung pada hasil Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

“Kemarahan di internal PDI-P bisa saja mereda ketika mereka dibenturkan dengan kenyataan hasil pilpres nanti, terutama jika pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang PDI-P usung ternyata tidak sekompetitif yang dibayangkan sebelumnya,” kata Umam.

“Di situlah ruang negosiasi PDI-P dengan lingkaran Jokowi akan terjadi,” tuturnya.

Namun demikian, jika konsolidasi antara Jokowi dan PDI-P ke depan menemui jalan buntu, menurut Umam, terbuka peluang buat Jokowi berpindah haluan ke Partai Golkar atau Partai Gerindra.

Opsi ini memungkinkan mengingat kedekatan Jokowi dengan Golkar ataupun Gerindra yang dipimpin oleh Prabowo Subianto.

“Jokowi bisa menjadikan Gerindra sebagai opsi sebagai ‘trade off’ (kompensasi) dengan Prabowo jika ia terpilih sebagai presiden mendatang,” kata Umam.

“Sedangkan Gibran bisa diarahkan ke Golkar, supaya sebaran kekuatan politiknya lebih merata dan tidak terkonsentrasi di satu titik kekuatan politik yang sama,” lanjut dosen Universitas Paramadina itu.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku nyaman dalam hubungannya dengan Partai Golkar. Golkar pun tak menampik bahwa ada sinyal Jokowi hendak bergabung.

Isu ini bermula ketika Jokowi mengenakan dasi berwarna kuning, warna yang menjadi identitas Partai Golkar, saat hendak berangkat kunjungan kerja ke Jepang pada Sabtu, 16 Desember 2023.

Baca juga: Usai Pakai Dasi Kuning, Jokowi Akui Merasa Nyaman dengan Golkar

Dasi kuning yang dikenakan Jokowi mencuri perhatian karena Kepala Negara terbilang jarang mengenakan dasi warna tersebut.

“Kalau soal nyaman itu bagaimana, Pak? Nyaman enggak, Pak?" tanya wartawan ke Jokowi usai Presiden meresmikan Jembatan Otista di Bogor, Selasa (19/12/2023).

“Nyaman," jawab Jokowi yang langsung disambung tawanya.

Terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin tidak memungkiri bahwa partainya merasakan ada sinyal Jokowi hendak bergabung. Namun, Nurul menegaskan bahwa belum ada pembicaraan formal terkait hal itu dan Golkar hanya menunggu dinamika yang berjalan.

“Setahu saya belum ada pembicaraan resmi, namun sinyal-sinyal untuk itu terasa di kami, kita tunggu saja," ujar Nurul kepada Kompas.com, Selasa.

Adapun hubungan Jokowi dengan PDI-P renggang usai putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi cawapres Koalisi Indonesia Maju pendamping capres Prabowo Subianto pada Pemilu 2024.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

DPR Gelar Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang, Puan dan Cak Imin Absen

DPR Gelar Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang, Puan dan Cak Imin Absen

Nasional
Kolaborasi Kunci Kecepatan Penanganan Korban, Rivan A Purwantono Serahkan Santunan untuk Korban Laka Bus Ciater

Kolaborasi Kunci Kecepatan Penanganan Korban, Rivan A Purwantono Serahkan Santunan untuk Korban Laka Bus Ciater

Nasional
Hujan Pemicu Banjir Lahar di Sumbar Diprediksi hingga 22 Mei, Kewaspadaan Perlu Ditingkatkan

Hujan Pemicu Banjir Lahar di Sumbar Diprediksi hingga 22 Mei, Kewaspadaan Perlu Ditingkatkan

Nasional
Revisi UU MK Disepakati Dibawa ke Paripurna: Ditolak di Era Mahfud, Disetujui di Era Hadi

Revisi UU MK Disepakati Dibawa ke Paripurna: Ditolak di Era Mahfud, Disetujui di Era Hadi

Nasional
BMKG: Hujan Lebat Pemicu Banjir Lahar di Sumbar Diprediksi sampai Sepekan ke Depan

BMKG: Hujan Lebat Pemicu Banjir Lahar di Sumbar Diprediksi sampai Sepekan ke Depan

Nasional
Sekian Harta Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendi yang Dicopot dari Jabatannya

Sekian Harta Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendi yang Dicopot dari Jabatannya

Nasional
Pemerintah Disebut Setuju Revisi UU MK Dibawa ke Rapat Paripurna untuk Disahkan

Pemerintah Disebut Setuju Revisi UU MK Dibawa ke Rapat Paripurna untuk Disahkan

Nasional
Hari Ketiga di Sultra, Jokowi Resmikan Bendungan Ameroro dan Bagikan Bansos Beras

Hari Ketiga di Sultra, Jokowi Resmikan Bendungan Ameroro dan Bagikan Bansos Beras

Nasional
Ketua Dewas KPK Sebut Laporan Ghufron ke Albertina Mengada-ada

Ketua Dewas KPK Sebut Laporan Ghufron ke Albertina Mengada-ada

Nasional
Revisi UU MK yang Kontroversial, Dibahas Diam-diam padahal Dinilai Hanya Rugikan Hakim

Revisi UU MK yang Kontroversial, Dibahas Diam-diam padahal Dinilai Hanya Rugikan Hakim

Nasional
MK Akan Tentukan Lagi Status Anwar Usman dalam Penanganan Sengketa Pileg

MK Akan Tentukan Lagi Status Anwar Usman dalam Penanganan Sengketa Pileg

Nasional
Sidang Putusan Praperadilan Panji Gumilang Digelar Hari Ini

Sidang Putusan Praperadilan Panji Gumilang Digelar Hari Ini

Nasional
Mati Suri Calon Nonpartai di Pilkada: Jadwal Tak Bersahabat, Syaratnya Rumit Pula

Mati Suri Calon Nonpartai di Pilkada: Jadwal Tak Bersahabat, Syaratnya Rumit Pula

Nasional
Anak SYL Minta Uang Rp 111 Juta ke Pejabat Kementan untuk Bayar Aksesori Mobil

Anak SYL Minta Uang Rp 111 Juta ke Pejabat Kementan untuk Bayar Aksesori Mobil

Nasional
PKB Mulai Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Kepala Daerah

PKB Mulai Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Kepala Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com