Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Peringati Hakordia 2023, BPJS Ketenagakerjaan Berkomitmen Cegah Tindak Korupsi di Tanah Air

Kompas.com - 15/12/2023, 19:26 WIB
F Azzahra,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com- Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2023 yang bertajuk “Sinergi Berantas Korupsi Untuk Indonesia Maju” melalui serangkaian kegiatan sebagai wujud komitmen dan tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan dalam mengelola dana amanah pekerja.

Direktur Utama (Dirut) BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo mengatakan, tema tersebut diusung sejalan dengan tema Hari Ulang Tahun (HUT) ke-46 tahun BPJS Ketenagakerjaan, yakni “Tegakkan Komitmen Sejahterakan Pekerja”.

“Dalam momen ini, kami berkomitmen untuk selalu memberikan yang terbaik kepada institusi, menjaga integritas, dan bersama-sama memastikan lingkungan BPJS Ketenagakerjaan bebas dari korupsi,” ucap Anggoro dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (15/12/2023).

Untuk diketahui, BPJS Ketenagakerjaan telah menjalin kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 2016 melalui penandatanganan komitmen pencegahan korupsi terintegrasi. Penandatanganan ini dilakukan oleh Direktur Utama (Dirut) BPJS Ketenagakerjaan, Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, dan Ketua KPK.

Baca juga: Tingkatkan Layanan JKK, BPJS Ketenagakerjaan dan Pusrehab Kemenhan Jalin Komitmen Bersama

Kerja sama dilanjutkan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Nomor MoU/2/022019 tentang Kerja Sama dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diperbaharui melalui MoU Nomor MoU/17/062022.

Anggoro mengatakan, korupsi masuk dalam kategori extraordinary crime atau kejahatan luar biasa, sehingga pemberantasannya harus dilakukan bersama-sama.

"Kami mendorong kepada pihak-pihak terkait untuk ikut berkomitmen dalam hal ini. Apabila terjadi pelanggaran pada BPJS Ketenagakerjaan, masyarakat dapat melaporkannya melalui wbs.bpjsketenagakerjaan.go.id. Ini sesuai dengan prinsip kami, yakni fight bribery, fight gratification, fight fraud, dan fight luxuries hospitality (4 FIGHTs),” jelas Anggoro.

Pada 2023, KPK menghimbau seluruh instansi untuk berpartisipasi dalam meramaikan Hakordia 2023 melalui penyelenggaraan program dan kegiatan anti korupsi di lingkungan instansi masing-masing.

Untuk itu, BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan sejumlah kegiatan, antara lain Worshop Legal for Non-legal, GRCC Forum, Employee Gathering, Fun Bike “Gowes Happy 4+6 km dan 46 km”, serta Integrity Expo Hakordia yang digelar di Gedung Istora Senayan Jakarta pada 12-13 Desember 2023.

Baca juga: Pemerintah Dorong Modul Jamsos Diajarkan di SMA, BPJS Ketenagakerjaan: Langkah Baik

Salah satu rangkaian kegiatan, yakni Integrity Expo dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dan berhasil menjadikan booth BPJS Ketenagakerjaan sebagai booth terfavorit pilihan pengunjung.

Sebagai informasi, kegiatan tersebut merupakan ruang pameran untuk mempublikasikan kepada masyarakat terkait langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi yang telah dilaksanakan selama 2023, baik oleh KPK maupun seluruh pemangku kepentingan antikorupsi lainnya.

Lebih lanjut, Anggoro mengajak seluruh elemen untuk bersinergi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

BPJS Ketenagakerjaan, sebutnya, merupakan salah satu perwakilan negara yang bertugas menyelenggarakan jaminan sosial ketenagakerjaan (jamsostek). Oleh karenanya, lembaga ini akan memastikan bahwa sumber daya manusia (SDM) akan tetap memiliki integritas tinggi.

"Kami juga selalu mengampanyekan Kerja Keras Bebas Cemas. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita kawal agar pekerja Indonesia bebas cemas dari segala risiko tindak pidana korupsi,” pungkasnya.

Baca juga: Gandeng Baznas RI, BPJS Ketenagakerjaan Serahkan Bantuan Kemanusiaan untuk Warga Palestina

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com