Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Debat Capres Sengit, KPU: Pertanyaan Orisinil, Tidak Di-"setting", Jawabannya Lugas

Kompas.com - 13/12/2023, 12:20 WIB
Vitorio Mantalean,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Debat perdana Pilpres 2024 berlangsung sengit di kantor KPU RI, Selasa (12/12/2023) malam.

Tiga calon presiden yang berdebat, yaitu Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo, saling melempar pertanyaan dan jawaban menohok satu sama lain pada sesi interaksi antarcalon.

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menegaskan, hal itu menunjukkan bahwa debat yang mereka desain berlangsung secara apa adanya, khususnya pada segmen 4 dan 5.

"Debat segmen yang ke-4 dan ke-5 itu adalah pertanyaan yang diajukan oleh calon presiden sendiri-sendiri dan kemudian ditanggapi oleh calon presiden sendiri-sendiri, sehingga dengan begitu orisinalitas pertanyaan juga menjadi orisinalitas masing-masing calon presiden yang tidak bisa di-setting-setting, diprediksi akan tanya apa," jelas Hasyim kepada wartawan, Rabu (13/12/2023).

Baca juga: Ganjar Tanya Prabowo Makam 13 Aktivis yang Diculik pada 1998

Dalam debat kemarin, sesi interaksi antarcalon dibagi dalam empat segmen.

Dua segmen awal, yaitu segmen 2 dan 3, merupakan sesi ketika seorang capres harus menjawab pertanyaan panelis.

Jawaban itu ditanggapi dua capres lainnya, kemudian dijawab kembali olehnya.

Sementara itu, pada segmen 4 dan 5, seorang capres bebas bertanya kepada capres lainnya sesuai ketentuan. Capres yang ditanya diharuskan memberi tanggapan.

Lalu, capres yang bertanya dapat menanggapi kembali, sebelum dijawab balik oleh capres yang ditanya.

Baca juga: Anies Sebut Prabowo Tidak Tahan Jadi Oposisi Sebab Bikin Tak Bisa Berbisnis

Pada sesi interaktif ini, debat berlangsung sengit. Ganjar Pranowo, misalnya, sempat bertanya kepada Prabowo Subianto soal komitmen menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat dan hilangnya 13 aktivis pro-Reformasi yang diduga ada keterlibatannya.

Prabowo sendiri sempat menuding Anies Baswedan berlebihan soal penurunan demokrasi, yang kemudian dibalas Anies dengan menuding Prabowo tidak tahan menjadi oposisi karena bisnisnya menjadi sulit.

"Kita mengikuti bersama pertanyaan-pertanyaan yang diajukan semuanya kan lugas oleh masing-masing calon presiden kepada calon presiden yang lain," kata Hasyim.

"Demikian juga ketika menjawab, juga masing-masing calon presiden lugas menjawab sesuai dengan perspektifnya masing-masing ketika diajukan sejumlah pertanyaan," imbuhnya.

Baca juga: Anggap Kritik Anies soal Demokrasi Berlebihan, Prabowo: Kalau Jokowi Diktator, Anda Tak Jadi Gubernur

Hasyim sebelumnya menegaskan, format debat ini akan diterapkan kembali pada debat-debat berikutnya, meski Ganjar sempat menyampaikan aspirasi supaya ruang tanya jawab antarcalon diperbesar.

"Soal debatnya ini menarik atau tidak tentu yang bisa menjawab adalah para pemirsa debat. Ini setidak-tidaknya KPU berikhtiar supaya suasana debat atau perdebatan antarcalon presiden dikupas oleh masing-masing calon presiden, tentu sesuai dengan perspektif dan data dan juga cara pandang masing-masing calon presiden," ungkapnya.

Debat berikutnya akan dilaksanakan pada Jumat (22/12/2023) dengan agenda debat calon wakil presiden (cawapres).

Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD akan berdebat seputar tema ekonomi, yaitu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN dan APBD, infrastruktur, serta perkotaan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com