Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanggapi Survei Litbang "Kompas", Istana: Kepuasan terhadap Jokowi Masih Tetap Tinggi

Kompas.com - 13/12/2023, 11:56 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana menanggapi hasil survei Litbang Kompas soal adanya sedikit penurunan terhadap kepuasan kinerja Presiden Joko Wododo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Menurut Ari, meski sedikit menurun, angka tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi masih tetap tinggi.

"Terkait hasil survei Kompas yang memperlihatkan penurunan tingkat kepuasan pada kinerja Presiden dari 74.3 persen menjadi 73.5 persen. Hanya 0.8 persen dalam margin of error +/- 2,65 persen. Angka seperti itu bisa dianggap tidak ada perubahan. Itu artinya, tingkat kepuasan pada Kinerja Presiden masih tetap tinggi," ujar Ari kepada Kompas.com, Rabu (13/12/2023).

Baca juga: Tiga Kali Nama Jokowi Disebut oleh Prabowo dalam Debat Perdana Capres Cawapres

Ari pun meminta publik membandingkan dengan hasil lembaga survei kredibel lainnya yang melakukan survei dalam waktu yang hampir bersamaan dengan Litbang Kompas.

Misalnya, survei Indikator Politik Indonesia di mana kepuasan terhadap kinerja Presiden sebesar 76,2 persen. Lalu ada pula Lembaga Survei Indonesia yang mencatat tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi-Ma'ruf sebesar 76 persen.

"Meskipun tingkat kepuasan atas kinerja Presiden masih tetap tinggi, pemerintah berterima kasih atas kritik, masukan dan penilaian masyarakat, termasuk yang terekam oleh lembaga-lembaga survei," kata Ari.

Dia menyebutkan, dukungan masyarakat selalu menjadi energi, menjadi vitamin bagi pemerintah untuk meningkatkan kinerja melayani masyarakat.

"Kinerja yang masih kurang diperbaiki, yang lambat dipercepat, yang lemah diperkuat dan kinerja yang sudah baik dibuat lebih baik lagi," tambahnya.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Citra Kepemimpinan Jokowi Menurun ke Angka 81,3 Persen

Diberitakan, survei Litbang Kompas memperlihatkan kepuasan publik terhadap pemerintahan yang dipimpin Presiden RI Joko Widodo-Ma'ruf Amin masih tinggi.

Berdasarkan survei Kompas pada Desember 2023, 73,5 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan.

"Memasuki tahun keempat pemerintahan Presiden Joko Widodo pada periode kedua, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan terbilang tinggi," tulis Peneliti Litbang Kompas, Andreas Yoga Prasetyo di Harian Kompas, Rabu.

Dari jejak pendapat ini, ada 26,5 persen responden yang menyatakan tidak puas.

Namun, tingkat kepuasan ini sedikit turun dibandingkan dengan survei periode sebelumnya.

Andreas mengungkapkan, ada 74,3 persen publik yang puas terhadap kinerja pemerintah pada Agustus 2023.

"Tingginya kepuasan publik lebih banyak diungkapkan mereka yang tinggal di perdesaan, berlatar pendidikan rendah, serta dari kalangan kelas sosial menengah-bawah dan bawah," ujar dia.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Citra Kepemimpinan Jokowi Menurun ke Angka 81,3 Persen

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com