Ganjar Singgung Pendidikan Budi Pekerti Ketika Ditanya Prabowo soal Rumah Ibadah

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyatakan, pendidikan budi pekerti mesti diberikan kepada anak-anak Indonesia agar mampu hidup dalam keberagaman.

Hal ini disampaikan Ganjar menjawab pertanyaan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto terkait sulitnya pendirian rumah ibadah dalam debat pertama calon presiden, Selasa (12/12/2023) malam.

"Saya ingin tanya bagaimana tanggapan Bapak tentang keluhan adanya kelompok-kelompok minoritas yang ingin membuat tempat ibadah tapi sangat sulit karena faktor-faktor yang dipersulit oleh birokrasi dan sebagainya?" tanya Prabowo.

Menjawab pertanyaan itu, Ganjar menyatakan bahwa pendirian rumah ibadah memang harus mengikuti proses yang berlaku.

Baca juga: Usai Debat soal HAM, Prabowo Hanya Salami Ganjar dan Usap Keringat Pakai Handuk

"Seluruh proses memang harus dilalui, penegakan hukumnya menghukum yang bersalah dan aparat hukum tidak boleh ragu pada soal itu," kata Ganjar.

Namun, ia menilai bahwa ada persoalan lain yang bisa timbul, yakni terkait kehidupan dalam masyarakat yang beragam.

Menurut Ganjar, calon wakil presiden Mahfud MD sudah berbicara dengan banyak tokoh agama agar anak-anak Indonesia tidak hanya belajar pendidikan agama, tapi juga budi pekerti.

Harapannya, anak-anak Indonesia mengerti dan paham bagaimana hidup dalam masyarakat yang beragam.

Baca juga: Setiap Pasangan Dinilai Punya Catatan Soal Hukum, ICJR: Capres-Cawapres Jangan Main Aman Saat Debat

"Di samping pendidikan agama, mereka memberikan juga pendidikan budi pekerti agar kemudian dia bisa mengerti sejak awal bagaimana berbeda dalam suku, agama, golongan, sehingga mereka akan bisa bareng-bareng memahami," kata dia.

Ganjar menambahkan, forum komunikasi umat beragama dan tokoh masyarakat juga harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait keberagaman.

"Kalau itu bisa terjadi, rasa-rasanya bangsa ini akan membangun harkat martabatnya karena kita memang berbeda, tapi kita dipersatukan," ujar mantan Gubernur Jawa Tengah itu.