Firli Bahuri Tak Hadiri Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia meski Sudah Diundang

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah mengundang Firli Bahuri untuk menghadiri peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023 namun ia tidak hadir.

Adapun Firli merupakan Ketua KPK yang diberhentikan sementara karena menjadi tersangka dugaan pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), menerima gratifikasi, dan suap.

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, panitia Hakordia telah mengirimkan undangan untuk semua insan KPK melalui email blast.

Baca juga: Di Peringatan Hakordia, Jokowi Minta Pemberantasan Korupsi Dievaluasi Total

“Jadi semua insan KPK, pegawai, pimpinan, struktural, Dewas datang ke sini. Tapi sejauh ini, sampai siang ini kami tidak melihat ada Pak Ketua nonaktif Pak FB (Firli Bahuri) hadir,” kata Ali saat ditemui awak media di Istora, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023).

Ali mengatakan, undangan untuk menghadiri peringatan Hakordia tidak ditujukan ke masing-masing orang secara khusus, melainkan seluruh pegawai, pimpinan, dan anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Menurut Ali, meskipun saat ini Firli tengah diberhentikan sementara oleh Presiden Joko Widodo, Firli masih berstatus insan KPK nonaktif.

Baca juga: Peringatan Hakordia, KPK Lelang Album Blackpink, BTS hingga PS 5

Namun demikian, Ali mengaku pihaknya tidak mengetahui alasan Firli tidak menghadiri Hakordia 2023.

“Enggak tahu. Karena memang kita kan mengundang seluruh insan KPK. Diundang semua untuk mengikuti acara ini,” tutur Ali.

Sebagai informasi, peringatan Hakordia 2023 dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara. Selain Presiden Jokowi, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST. Burhanuddin, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Selain itu, para Menteri Kabinet Indonesia Maju juga terpantau hadir.

Baca juga: Polda Metro Sebut Bukan SYL yang Laporkan Dugaan Pemerasan oleh Firli Bahuri

Dalam forum itu, Jokowi menyebut di Indonesia sudah banyak sekali pejabat di lingkungan DPR RI, DPRD, menteri, kepala daerah, dan swasta yang dipenjara karena korupsi sejak 2004 sampai 2022.

Meski demikian, kata Jokowi, pada kenyataannya korupsi masih saja terjadi. Karena itu, ia menilai perlu adanya perbaikan menyeluruh.

"Dengan begitu, banyaknya orang pejabat yang sudah dipenjarakan apakah korupsi bisa berhenti? Berkurang? Ternyata sampai sekarang pun masih kita temukan banyak kasus korupsi," kata Jokowi.