JAKARTA, KOMPAS.com - Artikel tentang pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto soal blusukan menjadi pemberitaan yang paling banyak dibaca di Kompas.com pada Minggu (10/12/2023).
Kemudian, tulisan soal aktivis hingga ekonom yang menyebut bahwa Indonesia terancam resesi demokrasi juga menarik minat pembaca.
Selain itu, artikel mengenai Sekjen PDI-P menyindir kompetitor yang banyak memasang baliho juga menjadi terpopuler.
Berikut ulasan selengkapnya.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto menyinggung calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto tidak bisa blusukan seperti yang dilakukan kader-kader PDI-P, semisal Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ganjar Pranowo. Menurut Hasto, Prabowo tidak bisa blusukan karena bukan kader PDI-P.
"Jadi itulah yang disampaikan kepada rakyat bahwa blusukan ini merupakan karakter dari PDI Perjuangan," kata Hasto dalam acara safari politik dan konsolidasi struktural di Lebak, Banten, Minggu (10/12/2023) pagi.
Oleh sebab itu, Hasto mengatakan bahwa Prabowo bukanlah Jokowi yang merupakan kader PDI-P.
Baca selengkapnya: Hasto: Pak Prabowo Bukan PDI-P, Bukan Jokowi, Jadi Tak Bisa Blusukan
Ratusan tokoh aktivis, seniman, dan akademisi yang tergabung dalam Aliansi Selamatkan Demokrasi Indonesia (ASDI) menyatakan sikap bahwa Indonesia tengah menghadapi ancaman serius berupa resesi demokrasi.
Pernyataan sikap ini dibacakan oleh para tokoh tersebut di sela acara Konser Bongkar yang digelar di Stadion Madya, Jakarta, Sabtu (9/12/2023).
"Aliansi Selamatkan Demokrasi Indonesia, Indonesia mengahadapi ancaman serius resesi demokrasi. Ancaman ini tampak dari penyusutan ruang kebebasan publik untuk kritik dan protes, pelemahan pengawasan legislatif, dan yudikatif, hingga pelemahan integritas sistem pemilihan umum," demikian bunyi pernyataan ASDI.
Menurut ASDI, situasi tersebut menyebabkan penegakan HAM, pemberantasan korupsi dan kelestarian alam semakin jauh dari cita-cita reformasi 1998.
Baca selengkapnya: Aktivis, Budayawan, Hingga Ekonom Ingatkan Indonesia Terancam Resesi Demokrasi
Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa pihaknya tidak memprioritaskan memasang baliho pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD untuk menghadapi Pemilu 2024.
Ia menilai yang terpenting adalah karakter kepemimpinan dari sosok Ganjar dan Mahfud untuk rakyat.
Maka, setiap kader PDI-P diminta menunjukkan bakal program Ganjar-Mahfud dalam mengentaskan kemiskinan yang disebut "KTP Sakti".
"Jadi sampaikan kepada rakyat, ketika Anda memegang KTP, maka kepemimpinan Ganjar-Mahfud adalah kepemimpinan yang membawa program-program konkret untuk rakyat melalui KTP Sakti di sinilah baliho dari Ganjar dan Mahfud MD," kata Hasto saat berorasi di hadapan kader-kader PDI-P Pandeglang, Banten, Minggu (10/12/2023).
Baca selengkapnya: Sindir Kompetitor Pasang Banyak Baliho, Hasto: Duit Dari Mana?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.