Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER NASIONAL] Hasto Sebut Prabowo Tak Bisa Blusukan Sebab Bukan PDI-P | Ancaman Resesi Demokrasi

Kompas.com - 11/12/2023, 05:00 WIB
Fitria Chusna Farisa

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Artikel tentang pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto soal blusukan menjadi pemberitaan yang paling banyak dibaca di Kompas.com pada Minggu (10/12/2023).

Kemudian, tulisan soal aktivis hingga ekonom yang menyebut bahwa Indonesia terancam resesi demokrasi juga menarik minat pembaca.

Selain itu, artikel mengenai Sekjen PDI-P menyindir kompetitor yang banyak memasang baliho juga menjadi terpopuler.

Berikut ulasan selengkapnya.

1. Hasto: Pak Prabowo Bukan PDI-P, Bukan Jokowi, Jadi Tak Bisa Blusukan

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto menyinggung calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto tidak bisa blusukan seperti yang dilakukan kader-kader PDI-P, semisal Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ganjar Pranowo. Menurut Hasto, Prabowo tidak bisa blusukan karena bukan kader PDI-P.

"Jadi itulah yang disampaikan kepada rakyat bahwa blusukan ini merupakan karakter dari PDI Perjuangan," kata Hasto dalam acara safari politik dan konsolidasi struktural di Lebak, Banten, Minggu (10/12/2023) pagi.

Oleh sebab itu, Hasto mengatakan bahwa Prabowo bukanlah Jokowi yang merupakan kader PDI-P.

Baca selengkapnya: Hasto: Pak Prabowo Bukan PDI-P, Bukan Jokowi, Jadi Tak Bisa Blusukan

2. Aktivis, Budayawan, Hingga Ekonom Ingatkan Indonesia Terancam Resesi Demokrasi

Ratusan tokoh aktivis, seniman, dan akademisi yang tergabung dalam Aliansi Selamatkan Demokrasi Indonesia (ASDI) menyatakan sikap bahwa Indonesia tengah menghadapi ancaman serius berupa resesi demokrasi.

Pernyataan sikap ini dibacakan oleh para tokoh tersebut di sela acara Konser Bongkar yang digelar di Stadion Madya, Jakarta, Sabtu (9/12/2023).

"Aliansi Selamatkan Demokrasi Indonesia, Indonesia mengahadapi ancaman serius resesi demokrasi. Ancaman ini tampak dari penyusutan ruang kebebasan publik untuk kritik dan protes, pelemahan pengawasan legislatif, dan yudikatif, hingga pelemahan integritas sistem pemilihan umum," demikian bunyi pernyataan ASDI.

Menurut ASDI, situasi tersebut menyebabkan penegakan HAM, pemberantasan korupsi dan kelestarian alam semakin jauh dari cita-cita reformasi 1998.

Baca selengkapnya: Aktivis, Budayawan, Hingga Ekonom Ingatkan Indonesia Terancam Resesi Demokrasi

3. Sindir Kompetitor Pasang Banyak Baliho, Hasto: Duit Dari Mana?

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa pihaknya tidak memprioritaskan memasang baliho pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD untuk menghadapi Pemilu 2024.

Ia menilai yang terpenting adalah karakter kepemimpinan dari sosok Ganjar dan Mahfud untuk rakyat.

Maka, setiap kader PDI-P diminta menunjukkan bakal program Ganjar-Mahfud dalam mengentaskan kemiskinan yang disebut "KTP Sakti".

"Jadi sampaikan kepada rakyat, ketika Anda memegang KTP, maka kepemimpinan Ganjar-Mahfud adalah kepemimpinan yang membawa program-program konkret untuk rakyat melalui KTP Sakti di sinilah baliho dari Ganjar dan Mahfud MD," kata Hasto saat berorasi di hadapan kader-kader PDI-P Pandeglang, Banten, Minggu (10/12/2023).

Baca selengkapnya: Sindir Kompetitor Pasang Banyak Baliho, Hasto: Duit Dari Mana?

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Nasional
Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nasional
Korlantas Polri Ungkap Jasa Pemalsuan Pelat Khusus “ZZ”, Tarifnya Rp 55-100 Juta

Korlantas Polri Ungkap Jasa Pemalsuan Pelat Khusus “ZZ”, Tarifnya Rp 55-100 Juta

Nasional
Absen di Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin, Surya Paloh: Terus Terang, Saya Enggak Tahu

Absen di Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin, Surya Paloh: Terus Terang, Saya Enggak Tahu

Nasional
KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

Nasional
PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

Nasional
PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

Nasional
KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

Nasional
MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

Nasional
Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com