Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panglima TNI Sebut Uang Lauk Pauk Prajurit di Papua Naik pada Januari 2024, Setara dengan Polri

Kompas.com - 08/12/2023, 21:08 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyebutkan, uang lauk pauk (ULP) prajurit di daerah operasi, khususnya Papua segera naik setara dengan Polri.

Hal itu disampaikan Agus dalam pengarahannya kepada personel TNI dan Polri di Markas Kodam XVII/Cendrawasih, Jayapura, Papua, Jumat (8/12/2023).

“Uang makan operasi sudah saya sampaikan kepada bapak Presiden (Joko Widodo), atas dukungan dari Kapolri, Insya Allah nanti bulan Januari (2024) uang makan untuk personel yang tugas di lima wilayah, khususnya Papua bisa disejajarkan dengan Polri,” kata Agus Subiyanto dalam siaran pers Pusat Penerangan (Puspen) TNI, Jumat.

Dalam kesempatan itu, Panglima Agus juga mengapresiasi pelaksanaan tugas personel TNI dan Polri dalam menjaga Bumi Cenderawasih.

Baca juga: Panglima TNI Sebut Patroli Situasi Papua Juga Menggunakan Drone

“Saya juga mengucapkan terima kasih apa yang sudah dilakukan oleh personel TNI-Polri, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, sehingga Papua masih ada di dalam bingkai NKRI,” ujar Agus.

Dalam memberikan pengarahan itu, Agus Subiyanto didampingi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Sebelumnya, Agus memang mengusulkan agar uang lauk prajurit disamakan dengan personel Polri.

Ia bahkan mengaku telah rapat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait permintaan itu.

Baca juga: Panglima TNI Minta Uang Lauk Prajurit Disamakan dengan Polri

Menurutnya, permintaan itu termasuk implementasi visi-misinya selama menjabat Panglima TNI, yakni well paid.

“Saya menyampaikan bahwa uang lauk pauk prajurit itu masih di bawah, Rp 88.000,” kata Agus usai serah terima jabatan KSAD di Markas Besar TNI AD (Mabesad), Jakarta Pusat pada 1 Desember 2023.

Nominal itu, Agus mengatakan, jauh dibanding uang lauk pauk personel Polri yang mencapai Rp 200.000 hingga Rp 300.000.

“Dan Beliau (Jokowi) menyetujui, jadi ada waktu sebelum 2024, mudah-mudahan terealisasi untuk uang lauk pauk bisa disamakan dengan Polri,” ujar Agus Subiyanto.

Baca juga: Agus Subiyanto Jadi Panglima TNI, Mitigasi Ancaman hingga Relasi TNI-Sipil Disebut Jadi Pekerjaan Rumah

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Sholat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Sholat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com