Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Pastikan Antar Capres-Cawapres Tetap Bisa Saling Respons dalam Debat

Kompas.com - 08/12/2023, 18:00 WIB
Vitorio Mantalean,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memastikannya debat calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024 bakal diwarnai saling menanggapi antarcalon.

Hal tersebut disampaikan Koordinator Divisi Sosialisasi Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU RI, August Mellaz, ketika ditanya soal isu tidak ada saling sanggah antarcalon dalam debat capres-cawapres.

"Yang jelas ada pendalaman. Kan mereka bisa saling merespons satu sama lain. Apakah itu namanya sanggah-sanggahan, yang jelas KPU tidak dalam rangka itu," ujar Mellaz kepada wartawan pada Jumat (8/12/2023).

Ia lantas mengatakan, tak ingin terjebak dalam diksi "sanggah-sanggahan" yang belakangan mengemuka di media antara tim sukses (timses) masing-masing pasangan capres-cawapres.

Baca juga: KPU Gelar 3 Debat Capres dan 2 Debat Cawapres, Ini Jadwal dan Tema yang Diangkat

"Ada pendalaman, baik dari moderator maupun dari peserta lain. Itu yang sedang kita finalkan semua, tanpa bermaksud sanggah-sanggahan atau apa," kata August Mellaz.

"Yang jelas gini, kami enggak mau masuk ke diksi-diksi begitu. Tapi pendalaman itu ada. Karena rundown-nya jelas, setiap menit itu dihitung. Di situ detail dan teknis, dan itu yang kami bahas di sini," ujarnya lagi.

Mellaz juga membantah bahwa terdapat timses yang saat rapat koordinasi dengan KPU RI menyampaikan aspirasi agar sanggah-menyanggah dalam debat nanti ditiadakan.

Ia justru bertanya balik kepada awak media, pada kesempatan apa aspirasi meniadakan sesi sanggah-menyanggah itu dilontarkan timses.

"Yang jelas, kalau dalam ruang pertemuan, itu isinya tidak ada pembahasan ke sana," kata Mellaz.

Baca juga: Polri Sebut Siap Amankan Debat Capres di KPU Pekan Depan

"Kalau ada kan pasti itu ada di minutes of meeting juga dan sejauh yang saya tahu, saya terlibat di dalamnya. Kalau mau jawaban yang benar ya ini, tapi kalau mau jawaban yang Anda mau ya saya tidak bisa. Bikin saja sendiri," ujarnya melanjutkan.

Sebelumnya diberitakan, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka meminta tak ada saling sanggah dalam debat capres-cawapres.

Mereka beralasan, hal itu perlu supaya kandidat bisa lebih panjang melakukan pendalaman kebijakan yang dipaparkan.

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajat Wibowo mengusulkan agar masing-masing kandidat lebih banyak memaparkan program dibanding saling menyanggah.

"Jadi saling sanggahnya yang kita minta untuk dihilangkan atau dikurangkan," kata Drajat saat ditemui di Tanah Abang, Jakarta Pusat pada 6 Desember 2023.

Pandangan ini pun direspons negatif berbagai pihak, mulai dari pakar hingga kompetitor Prabowo-Gibran yang menganggap bahwa saling sanggah ini tetap diperlukan untuk menguji kualitas kandidat.

Baca juga: Debat Capres-Cawapres Diharap Mengedukasi Publik, Bukan Cuma Gimik Politik

Halaman:


Terkini Lainnya

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com